WHS 2016, Indonesia: Komitmen PRB dalam Pembangunan Nasional

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai focal point Pemerintah Indonesia menghadiri World Humanitarian Summit (WHS) di Istanbul, Turki pada 23 – 24 Mei 2016. Kepala BNPB Willem Rampangilei memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Perserkatan Bangsa-Bangsa Ban Ki Moon. Willem memberikan sambutan pada Summit Announcement Plenary dan Pertemuan Pemimpin Tingkat Tinggi pada WHS yang dihadiri ribuan peserta dari komunitas internasional, baik pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta berbagai mitra yang memiliki kepedulian dalam krisis kemanusiaan. 

Dalam sambutan pembukaan pada Summit Announcement Plenary pada 23 Mei 2016, Willem menyampaikan beberapa perspektif terkait tantangan kemanusiaan dan upaya mencegah tragedi dalam kerangka bantuan kemanusiaan. Willem mengawali dengan tantangan yang sangat kompleks dan multidimensi dewasa ini, seperti konflik kekerasan, migrasi, pandemik, bencana alam dan non-alam. Menyikapi kondisi ini, pencegahan sangat penting dan sebuah proses yang panjang. Pencegahan lebih efektif dan hemat daripada merespon pada saat kejadian berlangsung.

Willem menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kepedulian terhadap perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konkret komitmen tersebut antara lain pengiriman ribuan personel TNI dan Polri sebagai bagian dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bantuan kemanusiaan di negara yang terdampak bencana alam, seperti Filipina, Nepal, Vanuatu, Fiji. 

Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga berinisiatif dalam membagikan pemikiran terkait konteks bencana alam dan perubahan iklim dalam Pertemuan Pemimpin Tingkat Tinggi pada acara yang sama. Willem menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang rawan bencana memiliki komitmen tinggi dalam membangun bangsa tangguh menghadapi bencana, khususnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB). Hal ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. 

Pada kesempatan ini, Kepala BNPB Willem Rampangilei  menggarisbawahi komitmen PRB yang mencakup sepuluh poin. Beberapa poin tersebut antara lain (1) Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pengarusutamaan dan pengembangan pendekatan yang komprehensif dan sistematis PRB sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai 2015 – 2030; (2) Indonesia berkomitmen untuk terus mengintegrasikan PRB dan adaptasi perubahan iklim (CCA) dalam rencana pembangunan nasional; (3) BNPB bersama pemangku kepentingan terus meningkatkan wilayah-wilayah, baik desa dan kota yang tangguh menghadapi bencana; (4) Bencana adalah urusan bersama, keterlibatan dunia usaha berperan dalam memperkuat ketangguhan di tingkat desa. Lebih dari 1.000 desa terlibat dalam upaya membangun desa tangguh, yang difasilitasi oleh berbagai pihak; (5) Komitmen Indonesia dalam berbagi tanggung jawab antara pusat dan daerah serta mitra yang lain dalam PRB.

Dalam salah satu poin, Willem menyampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah memasukkan aspek PRB. Pemerintah Indonesia berupaya mengimplementasikan ketangguhan melalui tiga elemen yaitu pengarusutamaan DRR dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal, mengurangi kerentanan, dan peningkatan kapasitas di semua lini dalam penanggulangan bencana.

WHS yang digagas sejak 2012 lalu merupakan bentuk kepedulian komunitas internasional dalam menghadapi krisis dan bencana kemanusiaan. WHS memiliki visi untuk mengembangkan sistem kemanusiaan yang lebih global, akuntabel dan tegas. Pertemuan ini merupakan ajang berbagai pengalaman dan menularkan praktek sukses dalam spectrum aksi kemanusiaan. (phi)