Waspada Bencana Asap Kembali, Satelit Pantau 69 Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan

JAKARTA - Masih segar dalam ingatan kita bagaimana dahsyatnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Hampir selama 5 bulan beberapa daerah dikepung asap dan api. Dampak kebakaran hutan dan lahan sat itu luar biasa. Total 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar di 32 provinsi. Kerugian ekonomi mencapai Rp 221 trilyun atau setara dengan 1,9 persen Produk Domestik Bruto Nasional. Laju pertumbuhan pembanguan terkoreksi 0,2 persen. Artinya laju pembangunan menurun akibat aktivitas ekonomi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sekitar 600 ribu jiwa menderita ISPA dan lebih dari 60 juta terpapar asap. Biaya untuk pemadaman juga sangat besar. BNPB mengeluarkan Rp 734,5 milyar untuk pemadaman karhutla.  Biaya ini di luar dari dana yang dikeluarkan oleh  pihak lainnya seperti Kemen LHK,  Kemen PU Pera, Kemenkes, dunia usaha dan lainnya. Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Nagara pada 18 Januari 2016 menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan seperti tahun 2015 tidak boleh terulang kembali. Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim sampai ke Koramil dan Kapolsek, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan dibiarkan api membesar. BNPB dan Pemda back up TNI dan Polri. Kepala daerah tetap berada di depan. Kuatkan sinergi antar instansi pemerintah dan hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif. Sudah banyak upaya tindak lanjut dari perintah Presiden tersebut dilakukan. Berbagai langkah antisipasi disiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda. Bahkan juga sudah dibentuk Badan Restorasi Gambut untuk memulihkan ekosistem gambut. Tidak mungkin menihilkan seluruh wilayah Indonesia dari hotspot. Artinya tidak mungkin suatu wilayah akan bebas mutlak dari kebakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan masih akan tetap berlangsung karena terkait dengan matapencaharian, perilaku, lemahnya penegakan hukum, politik lokal dan masalah social lainnya.  Berdasarkan data hotspot tahun 2006-2014, pola hotspot di Sumatera dominan terjadi pada pertengahan Juni – Oktober (5 bulan), sedangkan di Kalimantan  pada Juli- Oktober (4 bulan) (Gambar 1). Untuk Riau, sesuai polanya pada bulan Februari – April adalah kering sehingga berpotensi karhutla seperti pada tahun 2014. Data hujan 30 tahun terakhir di Riau menunjukkan ada perubahan pola hujan, dimana pada Februari-April kering. Curah hujan terbatas sehingga mudah terbakar. Hal ini terbukti dengan mulai meningkatnya hotspot dari kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan satelit Modis dengan sensor Terra dan Aqua pada Sabtu (27/2) terdapat 69 hotspot dari kebakaran hutan dan lahan. 69 hotspot ini tersebar di Kalimantan Timur 38 (Kabupaten Kutai Kartanegara 8, Kutai Timur 30), Kalimantan Utara 1, Papua 2, Sulawesi Selatan 4, Aceh Selatan 3, Riau 14 (Kabupaten Bengkalis 13, Siak 1) dan Sumatera Utara 6. Hotspot yang terjadi tidak luas dan aparat setempat berhasil memadamkan. Hampir semuanya disebabkan dibakar atau disengaja oleh oknum dalam rangka pembersihan lahan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan saat ini bukan hanya di Sumatera dan Kalimantan. Tapi juga di daerah lain. Sebagai gambaran, sebaran daerah yang terbakar pada tahun 2015 lalu sesuai urutan luasnya adalah Sumatera Selatan (641.964 ha), Kalimantan Tengah (574.530 ha), Papua (366.166 ha), Kalimantan Selatan (199.018 ha), dan Riau (186.069 ha) (Gambar 2). BPBD Riau bersama Manggala Agni, TNI, Polri, Damkar dan lainnya memadamkan api. Kebakaran seluas 10 hektar sejak 24 Februari 2016 hingga sekarang di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan belum dapat dipadamkan seluruhnya. Lokasi berada di tengah semak belukar. Kebakaran lahan seluas 2 hektar di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis masih dalam penanganan. Sedangkan kebakaran lahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah dipadamkan. Hotspot di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur  sudah terpantau sejak dua minggu terakhir, seperti kebakaran lahan 5 hektar di Desa Muhurun, Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 30 Januari 2016. Sengaja dibakar oknum masyarakat untuk pembukaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh oknum masyarakat dengan alasan hutan bebas dan untuk buka lahan baru. Bahkan kebakaran di sekitar areal hutan lindung di Bontang pada 20 Februari 2016 menyebabkan 3 orangutan terbakar. Masih banyak masalah di lapangan yang menyebabkan kebakaran masih berlangsung. Kebiasaan sebagian masyarakat yang membakar kebun untuk pembukaan lahan masih banyak ditemukan. Tidak mungkin hanya dilarang saja namun harus diberikan solusi praktis karena terkait dengan ekonomi dan matapencahariannya. Begitu pula illegal logging juga masih banyak terjadi di kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung saat ini, sesungguhnya adalah kesempatan untuk menerapkan semua strategi antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Diperkirakan kemarau tahun 2016 tidak akan sekering tahun 2015, karena El Nino diperkirakan akan berakhir pada April, untuk selanjutnya fenomena La Nina akan menguat sehingga musim kemarau relatif basah di wilayah Indonesia. Musim hujan diperkirakan akan datang lebih awal dan intesitas hujan lebih tinggi pada musim penghujan 2016/2017. Kondisi ini tentu akan memudahkan kita dalam upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB