Temu Bisnis Peningkatan Pendampingan Ekonomi Tahun Ketiga Pascabencana Sulawesi Tengah
08 Sep 2021 14:54 WIB
Foto : Penandatanganan dokumen tindak lanjut pendampingan ekonomi terhadap masyarakat Sulawesi Tengah terdampak bencana pada 2018 lalu. Penandatanganan oleh BNPB dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (6/9). (Admin BNPB)
PALU – BNPB melanjutkan pendampingan ekonomi tahap ketiga kepada masyarakat Sulawesi Tengah pascabencana 2018 lalu. Kali ini BNPB menyelenggarakan temu bisnis untuk yang menggundang para pelaku usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako mempresentasikan beberapa produk hasil pendampingan masyarakat terdampak bencana. Temu bisnis ini bertujuan untuk mengundang mitra usaha yang potensial untuk menjalin kemitraan dalam rangka pembinaan, pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas usaha dari kelompok dampingan.
Pada temu bisnis yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa sumber daya lokal perlu untuk dioptimalkan dalam pemulihan pascabencana, khususnya pendampingan ekonomi. Pengoptimalan tersebut menyasar pada modal sosial yang telah ada di masyarakat Sulawesi Tengah. Kemudian, peningkatan kapasitas pada pemberdayaan peran perempuan dan pemulihan pasar.
Di samping itu, pendampingan tersebut juga meliputi pemulihan dan penguatan usaha para petani, nelayan, UMKM dan pelaku usaha lain, pemulihan dan penguatan rantai nilai (value chain) mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, logistik sampai pemasaran yang didukung transformasi digital.
“Kami berharap setelah pencapaian pendampingan diserahkan kepada pemerintah daerah, peran BPBD Provinsi Sulteng dan BPBD Kabupaten Donggala serta Kabupaten Parigi Moutong sangat penting untuk mendorong Bappeda dan OPD teknis dalam hal keberlanjutan usaha kelompok masyarakat hasil binaan BNPB dengan Universitas Tadulako,” pesan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melalui sambutan yang dibacakan oleh Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan BNPB Tono Sumartono, S.Hut.
BNPB juga berharap keberlanjutan program dapat dimasukkan ke dalam perencanaan daerah yang tercatat sebagai UMKM binaan, minimal di tingkat kecamatan atau kabupaten sehingga mereka dapat berkembang dan menaikkan perekonomian, serta pulihnya masyarakat terdampak pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadi tahun 2018 yang lalu.
Bappenas mendukung adanya perluasan dan pengembangan jejaring pasar melalui kerja sama dan kemitraan usaha, seperti start-up, market place, off taker dan bisnis offline. Kemudian pendampingan ekonomi akan menghasilkan peningkatan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pemulihan ekonomi pascabencana ini sudah tepat pada fokus pada prioritas, orientasi pada hasil, penguatan redesain sistem perencanaan penganggaran dan mempertajam sinergi, khususnya untuk program-program yang bersifat lintas serta sinergi kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.
Sementara itu, LPPM Universitas Tadulako menyampaikan bahwa pihaknya melakukan berbagai pendekatan seperti survei, diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dan komoditas potensial dari masyarakat terdampak.
Program peningkatan pendampingan ekonomi menjangkau masyarakat terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Masyarakat Kota Palu mendapatkan pendampingan seperti pada pengolahan pisang, sedangkan di Sigi, masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi untuk tanaman cabe, tomat, kankung, air kemasan, ikan air tawar maupun piring lidi.
Masyarakat di Kabupaten Donggala mendapatkan pendampingan dalam peningkatan ekonomi ikan olahan dan kain tenun, sedangkan di Parigi Moutong, masyarakat mengembangkan produksi dan diversifikasi produk tanaman kelapa, gula merah, abon ikan, piring lidi dan mebel.
Pada temu bisnis yang diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (6/9) lalu diharapkan adanya banyak diversifikasi produk yang dapat bersaing di pasaran, kreativitas dan produk ciri khas Sulawesi Tengah, khususnya tenun subi dari Desa Limboro, Kabupaten Donggala.
Pendampingan ekonomi berhasil seperti tampak pada komoditas minyak kelapa dan piring lidi di Parigi Moutong, dan tenin subi. Kegiatan temu bisnis ini merupakan bagian program tahun 2021 yang juga meliputi pembinaan dan inovasi pengembangan usaha kelompok, studi banding teknis, rapat koordinasi dan seminar laporan akhir.
Temu bisnis dihadiri Bapenas/Kementerian PPN, Kementerian Keuangan, organisasi perangkat daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, seperti Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata serta dunia usaha antara lain BRI dan PT Pegadaian. Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB nenandatangani berita acara kesepakatan tindak lanjut keberlanjutan kelompok pascabencana yang dibina oleh LPPM Universitas Tadulako.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
