SINKRONISASI DAN KAJIAN KEBUTUHAN PENANGANAN PENGUNGSI AKIBAT BANJIR DKI JAKARTA 2013

Jakarta, 23 Oktober 2013
Banjir melanda Jakarta dan sekitarnya pada pertengahan hingga akhir Januari 2013. Penanganan bencana banjir ini oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta dan pihak-pihak terkait upaya penanggulangan bencana (PB), khususnya penanganan pengungsi, merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Hal ini dibahas dalam acara “Sinkronisasi dan Kajian Kebutuhan Penanganan Pengungsi Akibat Banjir DKI Jakarta 2013” pada 23 Oktober 2013 di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat. Belajar dari pengalaman banjir awal tahun ini maka koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak dilakukan guna mengantisipasi dan menghadapi ancaman bencana banjir pada musim penghujan mendatang.
Direktur Penanganan Pengungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Taufik Kartiko, M.Si., mengatakan, “Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dalam Rekap Sebaran Genangan Banjir tanggal 16-27 Januari 2013, total wilayah yang tergenang sebanyak 124 Kelurahan/508 rukun warga (RW). Pada puncak banjir yang terjadi pada 18 Januari 2013, jumlah total pengungsi mencapai 83.930 jiwa yang tersebar pada 307 lokasi pengungsian di 81 kelurahan/318 RW. Banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya ini terjadi karena selain curah hujan yang tinggi sejak Desember 2012, sistem drainase yang buruk, dan jebolnya berbagai tanggul di wilayah Jakarta, banjir ini juga disebabkan meningkatnya volume 13 sungai yang melintasi Jakarta. Hingga pertengahan Januari 2013, tercatat mencapai rekor curah hujan hingga 250-300 mm.”
Taufik Kartiko memaparkan data yang lebih rinci mengenai banjir yang terjadi pada 18 Januari 2013, yaitu Jakarta Barat dengan jumlah pengungsi ada 52.065 jiwa pada 109 lokasi pengungsian di 18 kelurahan/88 RW; Jakarta Utara 16.314 jiwa pada 96 lokasi di 15 kelurahan/83 RW; Jakarta Timur 11.660 jiwa pada 57 lokasi di 25 kelurahan/87 RW; Jakarta Selatan 2.623 jiwa pada 40 lokasi di 20 kelurahan/46 RW; serta Jakarta Pusat 1.268 jiwa pada 5 lokasi di 3 kelurahan/14 RW.
“Pertemuan ini fokus membahas penanganan pengungsi. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta dan para Deputi BNPB telah mengadakan rapat koordinasi di kantor BNPB mengenai langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi banjir. Dan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut, “ujar Taufik Kartiko.
Acara pertemuan ini dihadiri lebih dari 25 orang yang berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, ETT/PO Sinar Mas, World Vision Indonesia (WVI), Artha Graha Peduli (AGP), Sampoerna Rescue, BPBD DKI Jakarta, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI), BNPB, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan praktisi penanggulangan bencana.
Abdul Muis dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyampaikan, “Kantor kami yang terletak di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sedang dipersiapkan sebagai tempat pengungsian dengan daya tampung mencapai 3000 orang. Yayasan Buddha Tzu Chi mempunyai konsep memberikan bantuan kepada terdampak bencana secara menyeluruh, baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dll.”
Project Manager Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4) UNDP, Lulu Muhammad mengatakan, “UNDP tidak secara langsung terlibat dalam penanganan banjir Jakarta. Dari beberapa pengalaman sejak tahun 2008 kami membantu BNPB, kasus banjir Jakarta ini menjadi pembelajaran yang sangat baik dari proses penanganan pengungsi, pendataan kerusakan dan kerugian, serta pendataan kebutuhan pemulihan manusia karena karakteristiknya sangat berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Selama ini kami telah membantu BNPB dalam menyusun kerangka kebijakan pemulihan dari mulai tanggap darurat hingga masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Untuk penanganan banjir Jakarta ke depan kami bersedia untuk membantu menyiapkan perangkat atau instrumen untuk pendataan pemulihan manusia karena saat ini kami sedang mematangkan instrumen yang dapat digunakan untuk segala jenis bencana.”  
Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Prov. DKI Jakarta, Danang Susanto memaparkan, “BPBD DKI Jakarta berdiri pada 2011. Ini ibaratnya masih bayi merah tapi sudah disuruh untuk berlari kencang. BPBD dengan didukung UNOCHA telah menyusun Rencana Kontijensi Bencana Banjir Propinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dokumen rencana kontinjensi ini disusun sebagai pedoman PB banjir tahun 2014 yang diaktifkan sesuai syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang cepat, tepat/efektif dan efisien.”
Danang Susanto melanjutkan bahwa rencana kontinjensi banjir Provinsi DKI Jakarta ini disusun berdasarkan kesepakatan seluruh unsur baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta pada Desember 2012. Direncanakan akan diadakan table top exercise (TTX) untuk mengujicobakan rencana kontijensi tersebut pada 24 Oktober 2013 di Balaikota Jakarta. Fokus TTX  adalah pada kesiapan Pemprov DKI Jaya para pihak lainnya dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah DKI Jaya. Latihan ini didisain untuk memberikan pengalaman praktis kepada seluruh peserta dalam upaya menanggulangi bencana banjir di wilayah DKI Jakarta. Sebagai peserta TTX adalah perwakilan kantor dan dinas Tingkat I dan II  Provinsi DKI Jakarta, kantor kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, Makodam Jaya, Polda Metro Jaya, Kodim dan Polres, UNOCHA, UNHCR, PMI, dll.