Siaga Darurat Bencana Asap untuk Sumatera Selatan

PALEMBANG-Rapat koordinasi pengendalian asap akibat kebakaran hutan dan lahan digelar di Palembang pada Jumat (19/9). Rapat dipimpin Sekda provinsi Sumatera Selatan,H.Mukti Sulaiman,SH,M.Hum yang dihadiri Kepala BNPB DR.Syamsul Maarif,M.Si, Dirjen perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Ir.Sonny Partono,MM, K/L, TNI, Polri, Pemda, pemkab dan lainnya. Siaga darurat bencana asap telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Diperkirakan kemarau di Sumatera Selatan hingga awal Oktober 2014. Pola puncak hotspot sesuai historisnya di Sumsel berlangsung hingga akhir September sehingga dikhawatirkan bencana asap dapat meluas jika tidak diantisipasi dengan sungguh-sungguh. Apalagi akan diselenggarakannya MTQ Internasional yang diikuti 50 negara di Palembang pada 23-27 September 2014 dapat terganggu oleh asap. Pemda Sumsel telah meminta bantuan kepada BNPB untuk menambah kekuatan helikopter pemboman air dan operasi hujan buatan. Saat ini sudah ada 1 heli Bolco dan 1 heli MI-8 sejak Juli lalu. Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah memutuskan bahwa hujan buatan akan dimulai Senin (22/9) dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU. BPPT akan melakukan operasi hujan buatan hingga Oktober nanti sesuai kebutuhan. Operasi udara dengan pemboman air juga akan diperkuat dengan mendatangkan 2 helikopter Kamov dari Johor Baru yang akan tiba di Palembang (29/9). Dua unit pesawat aphibi "Air Tractor" dari Australia yang diperkirakan akan tiba di Palembang (30/9). Satu unit heli Kamov dari Riau akan dipindahkan ke Palembang jika diperlukan. Ground Mist Generator juga ditambah 6 unit di Palembang. Pemda Sumsel tetap sebagai pemegang komando. TNI dan Polri diminta agar meningkatkan patroli dan penegakan hukum. Saat ini ada 2 perusahaan yang sedang diproses hukum. Pencegahan lebih efektif daripada pemadaman. Jika sudah terbakar sulit dipadamkan karena lahan gambut. BNPB telah memberikan bantuan Rp 12,2 milyar kepada BPBD Sumsel untuk penangana karlahut, dan menyiapkan 16 milyar tambahan sesuai kebutuhan yang ada. (stp)