Rehab-Rekon Pascabanjir Bandang Sentani Terkendala Perencanaan di Daerah
19 Jun 2021 22:38 WIB
Foto : Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung (dua dari kiri) dalam penjelasannya mengenai hasil monitoring dan evaluasi tiga daersh terdampak bencana banjir bandang tahun 2019 di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (18/6). (Istimewa)
JAKARTA – Penyerapan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang Sentani sangat minim. Hal tersebut disebabkan perencanaan sehingga menghambat proses penyerapan anggaran dan pembangunan fisik pascabencana.
Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung menyampaikan bahwa hasil evaluasi dan monitoring tiga daerah terdampak bencana banjir bandang pada 2019 lalu tersebut lamban dalam perencanaan. Kondisi itu menghambat proses penyerapan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
“Dari datanya itu sudah jelas. Jadi terlalu lamban dalam membangun,” ujar Johny di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (18/6).
Johny menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Keerom belum memasukkan anggaran ke DPA sehingga ini menghambat proses pembayaraan pekerjaan fisik.
“Lalu, ada juga daerah yang baru menetapkan DPTK untuk masuk dalam anggaran daerahnya,” tambah Johny.
Sehubungan dengan hibah dana rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tenggang waktu yang diberikan, ia menekankan bahwa 3 September 2021 merupakan batas akhir bagi pemerintah pusat untuk menerima laporan pemanfaatan dana hibah. Tentu, ini juga harus dibuktikan dengan pekerjaan fisik sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.
“Terpenting Sekarang ini yaitu bagaimana setiap pemerintah daerah yang telah menerima dana hibah dapat memaksimalkan untuk mengejar target rehab-rekon,” katanya.
Pemerintah pusat tetap pada ketentuan dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang Sentani. Pesan ini disampaikan BNPB kepada daerah-daerah terdampak banjir bandang serta pemerintah provinsi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi daerah.
Kota Jayapura yang mendapatkan total anggaran dari pusat Rp83,7 miliar baru memanfaatkan sebesar 1,96% untuk progress pekerjaan fisik konstruksi, sedangkan keuangannya baru 3,32%. Sedangkan Kabupaten Jayapura, total anggaran yang diberikan mencapai lebih dari Rp275 miliar, penyerapan sebesar 1,49%, dan di Kabupaten Keerom, total anggaran mencapai Rp6,18 miliar dan progress realisasi pekerjaan fisik mencapai 11,87%.
Banjir bandang Sentani, Jayapura yang terjadi pada 16 Maret 2019 lalu menelan korban meninggal dunia 104 jiwa dan mengakibatkan ribuan warga mengungsi saat itu. Di samping jatunya korban jiwa ratusan rumah rusak berat serta bangunan di sektor ekonomi, infastruktur pendidikan, tempat ibadah, pasar, jalan, drainase dan jembatan mengalami kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat.
Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB
