Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Rapat Unsur Pengarah dengan Kepala BNPB

Dilihat 332 kali
Rapat Unsur Pengarah dengan Kepala BNPB

Foto : Rapat Unsur Pengarah dengan Kepala BNPB ()

JAKARTA – Willem Rampangilei memimpin rapat dengan Unsur Pengarah yang dihadiri oleh 19 orang, dimana 9 orang merupakan dari unsur profesional dan 10 orang lainnya berasal dari eselon 1 dari Kementerian Lembaga. Rapat tersebut digelar di Graha BNPB (25/1). Pertemuan ini mendiskusikan bagaimana upaya untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana yang ada di Indonesia dan penggunaan anggaran untuk tahun 2016 secara terpadu, terukur dan transparan.   Sementara itu,  bapak Ir. Dody Ruswandi,MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB mengatakan bahwa “dengan adanya unsur pengarah ini,diharapkan mampu membantu Kepala BNPB dalam mengambil kebijakan-kebijakan di dalam penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan.   Sesuai dengan UU Tahun 2004, kedudukan hubungan kerja antara BNPB dengan unsur pelaksana dan unsur pengarah sangat erat. BNPB adalah sebagai pemegang komando dan dibantu atau diperkuat oleh unsur pelaksana dan unsur pengarah. Ketiga elemen penting ini harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang smaa untuk menurunkan indeks risiko bencana.   Willem mengatakan bahwa salah satu agenda utama yang akan dibahas dalam Rakernas bulan Februari nanti, adalah Kebijakan Nasional pada Penurunan Indeks Risiko Bencana. Ia juga menekankan bahw bencana yang terjadi akan menimbulkan beberapa masalah, seperti masalah terhadap pertumbuhan ekonomi, masalah sosial, dan masalah lingkungan. Untuk lingkungan kerugian Negara yang dikeluarkan untuk bencana Karhutla sebesar 221 triliun pada tahun 2015 ini. Belum lagi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dalam aspek sosial, masyarakat yang rata-rata penghasilannya tidak menentu akan semakin menderita karena bencana yang menimpa. Kerugian ini perlu dikurangi semaksimal mungkin.   Kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan pengurangan risiko bencana ini adalah dengan menggandeng stakeholder/mitra utama. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk tanggulangi bencana yang sangat kompleks dan multi dimensi.   Sehubungan dengan itu, kepala BNPB juga sedang mengusulkan untuk mengembangkan kapasitas Pusdiklat yang ada di BNPB. dan menjadikan Pusdiklat BNPB menjadi Pusdiklat Internasional yang diakui di seluruh dunia. (dhs)
Penulis


BAGIKAN