Rapat Penyusunan Laporan Hasil Audit Kompilasi Nasional 2014

Bandung - Inspektorat Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan rapat penyusunan laporan hasil audit kompilasi nasional pengawasan operasional join audit BNPB dan BPKP tahun anggaran 2014, Acara ini dilaksanakan tanggal 22 - 24 Oktober 2014 di Hotel Savoy Homann Bidakara, Bandung.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengklarifikasi/verifikasi temuan dan mengklasifikasikan temuan berdasarkan jenisnya serta menyusun laporan kompilasi nasional, pada rapat ini dibahas mengenai hasi audit dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah  yang terdiri 19 provinsi.

Pada kesempatan ini Drs.Bintang Susmanto.,Ak.,MBA. selaku Inspektur Utama BNPB memberikan arahan sekaligus membuka acara rapat tersebut, dalam arahannya beliau mengatakan BNPB mempunyai anggaran kebencanaan untuk pra bencana yaitu dana untuk penguatan kelembagaan, dana tanggap darurat yaitu dana siap pakai dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu dana berupa bantuan sosial berpola hibah, BNPB tidak hanya melakukan audit akan tetapi juga melakukan pendampingan penggunaan dana, karena alokasi dana yang diberikan oleh BNPB kedaerah sebesar 70% dari anggaran BNPB, karena pada prinsipnya APBN untuk masyarakat. Saat ini audit dan pendampingan sudah sangat baik dilakukan diharapkan tahun 2015 dapat terus dilakukan join audit dengan BPKP ini. Join audit ini adalah buah dari MOU BNPB dengan BPKP yang telah dilakukan dari tahun 2009, dan diperpanjang pada tahun 2012.

Sekretaris Utama BNPB, Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB, memberikan arahan bahwa alokasi anggran BNPB terus meningkat setiap tahunnya, maka itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, pengendalian dilaksanakan untunk memastikan tercapainya target sasaran yang direncanakan. sedangkan pegawasan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana, standar dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Hadir dalam acara tersebut 88 perserta yang terdiri dari 36 BPKP perwakilan daerah 19 provinsi, 15 BPKP pusat dan 35 perserta dari BNPB.