Rapat Koordinasi Pengawasan BNPB dan BPBD Se-Wilayah Indonesia Barat

PALEMBANG - Unit Inspektorat Utama BNPB melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) BNPB dan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Wilayah Indonesia Barat tahun 2016 pada tanggal 11-12 Agustus 2016 di Palembang. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, H. Iriansyah, S.Sos., SKM, M.Kes mengucakan selamat datang di bumi Sriwajaya kepada BNPB dan peserta Rakorwas. Pada sambutannya mengatakan di Provinsi Sumatera Selatan sudah terbentuk 15 BPBD Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota yang ada. Menurutnya, sudah seharusnya kita memperkuat BPBD Kabupaten/Kota yang ada karena mereka yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana. “Hampir 100% kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta banjir di Sumatera Selatan didukung oleh BNPB” ungkapnya. Pembukaan dilakukan oleh Inspektur II BNPB, Drs. Kahartomi., M.Pd yang menjelaskan rapat koordinasi pengawasan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara BNPB dan BPBD dalam pengelolaan dana, penerimaan barang bantuan dan sebagainya yang berasal dari dana pencegahan kesiapsiagaan, dana siap pakai, dan dana rehabilitasi rekonstruksi yang dihadiri 23 perwakilan BPBD Kabupaten/Kota di Sumatera. “Dengan semangat tangguh, mari kita bersama melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk wilayah Indonesia Barat dan penanggulangan bencana sebagai pemersatu bangsa” ucapnya. Rudi Phadmanto,Ak., MBA, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Mengatakan BPBD jangan pernah takut untuk menganggarkan biaya pemeliharaan barang hibah dari BNPB, dapat mencontoh dari BPBD Provinsi Jawa Tengah. "Sayang barang bagus menjadi tidak terawat atau rusak akibat BPBD tidak melakukan pemeliharaan sehingga sangat riskan jika dalam keadaan darurat dibutuhkan" ucapnya. Dalam masa tanggap darurat ada hal-hal yang tidak dapat diperkirakan kejadiannya. Dalam hal tertentu bisa dilaksanakan tetapi tidak berlebihan. “yang terpenting harus mengedepankan panggilan kemanusiaan dalam kondisi darurat” tambahnya. Sementara itu, Inspektur Utama, Drs.Bintang Susmanto,Ak., MBA dalam arahannya menjelaskan dalam paparannya percepatan tindak lanjut hasil audit. Saat ini BNPB memiliki 20 orang auditor dan yang sudah bersertifikat 10 orang yang menangani seluruh Kabupaten/Kota. “Salah satu cara menanganinya adalah dengan melakukan join audit dengan BPKP yang memiliki auditor yang tersebar di seluruh Indonesia”katanya. “Tujuannya adalah Menurunkan angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)", tambahnya. Selanjutnya Penguatan Kelembagaan yang dipaparkan oleh Ir.Bernardus Wisnu Wijaya,M.Sc Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi masalah prioritas di wilayah Sumatera. Bencana adalah sifatnya lokal, jika dapat diantisipasi daerah tidak akan membesar menjadi nasional. Salah satunya kekuatannya adalah ada di masyarakat, seperti membentuk Desa Tangguh. “Semakin komitmen daerah kuat, BNPB akan semakin mendukung penuh” katanya. Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruski Pasca Bencana yang disampaikan oleh Kasubdit Fasilitas Sosial, Bernadus mengatakan salah satu pengendalian dari pusat ke daerah adalah mengaudit laporan dari BPBD setiap 3 bulan sekali. Pengawasan melekat, pengawasan fungsional (internal dan eksternal auditor), serta yang penting adalah pengawasan masyarakat dan perlunya tim teknis di daerah yang mengawasai untuk meminimalisir kesalahan. (acu).