Presiden Tegaskan Jangan Ada Ijin Baru di Lahan Gambut

JAKARTA - Pemerintah kembali menggelar Rapat Terbatas Evaluasi Pengendalian Karhutla dan Penanganan Korban Asap Akibat Karhutla di Kantor Presiden pada Jumat (23/10) pukul 10.15 WIB. Presiden memimpin langsung Ratas dihadiri Wapres, Menko, dan para menteri terkait.   Dalam arahan pembukaan Ratas Presiden menyampaikan bahwa bencana asap akibat karhutla masih berlangsung saat ini. Hotspot masih banyak. Sebagian kualitas udara di Sumatera ‎dan Kalimantan masih berbahaya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan. Ke depan, untuk penanganan gambut kita harus melakukan: 1) One map  policy harus jalan. Jangan ada yang tumpang tindih. ‎2) Saya menginstruksikan kepada Menteri LHK untuk tidak ada ijin lagi di lahan gambut. Segera lakukan revitalisasi. 3) Bagi lahan yang sudah dibuka segera lakukan review. 4) Ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka. Kita harus tata kembali ekosistem gambut. ‎ Untuk penanganan jangka pendek agar para menteri yang menangani terjun langsung ke lapanan. Proses evakuasi yang sudah disiapkan agar segera dilaksanakan. Evakuasi tidak perlu ‎ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut. Evakuasi dapat dilakukan di kantor Bupati\Walikota atau kantor Pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan. Siapkan ruangan yang tersedia pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layani kesehatan masyarakat. Jika dievakuasi keluar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja.  Menteri Kesehatan agar memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Begitu juga, Menteri Pendidikan agar turun langsung menangani anak-anak sekolah. Sudah lama anak-anak sekolah libur karena asap. Agar UN dapat berjalan baik lakukan penanganan pendidikan dengan baik sehingga murid, guru dan orangtua tenang menghadapi ujian. Presiden Tegaskan Jangan Ada Ijin Baru di Lahan Gambut Pemerintah kembali menggelar Rapat Terbatas Evaluasi Pengendalian Karhutla dan Penanganan Korban Asap Akibat Karhutla di Kantor Presiden pada Jumat (23/10) pukul 10.15 WIB. Presiden memimpin langsung Ratas dihadiri Wapres, Menko, dan para menteri terkait.   Dalam arahan pembukaan Ratas Presiden menyampaikan bahwa bencana asap akibat karhutla masih berlangsung saat ini. Hotspot masih banyak. Sebagian kualitas udara di Sumatera ‎dan Kalimantan masih berbahaya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan. Ke depan, untuk penanganan gambut kita harus melakukan: 1) One map  policy harus jalan. Jangan ada yang tumpang tindih. ‎2) Saya menginstruksikan kepada Menteri LHK untuk tidak ada ijin lagi di lahan gambut. Segera lakukan revitalisasi. 3) Bagi lahan yang sudah dibuka segera lakukan review. 4) Ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka. Kita harus tata kembali ekosistem gambut. ‎ Untuk penanganan jangka pendek agar para menteri yang menangani terjun langsung ke lapanan. Proses evakuasi yang sudah disiapkan agar segera dilaksanakan. Evakuasi tidak perlu ‎ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut. Evakuasi dapat dilakukan di kantor Bupati\Walikota atau kantor Pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan. Siapkan ruangan yang tersedia pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layani kesehatan masyarakat. Jika dievakuasi keluar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja.  Menteri Kesehatan agar memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Begitu juga, Menteri Pendidikan agar turun langsung menangani anak-anak sekolah. Sudah lama anak-anak sekolah libur karena asap. Agar UN dapat berjalan baik lakukan penanganan pendidikan dengan baik sehingga murid, guru dan orangtua tenang menghadapi ujian. Kebakaran hutan adalah masalah kita bersama.