Presiden Pimpin Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016

18 Jan 2016 13:13 WIB

Dilihat 333 kali

Foto : Presiden Pimpin Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 ()

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 yang dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di Indonesia. Rakornas tersebut digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (18/1), dimulai sekitar pukul 16.15 WIB.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan melaporkan kondisi terkini terkait dengan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Luhut mengatakan pemerintah sepakat pada dasarnya mencegah lebih baik daripada "mengobati" untuk masalah kebakaran hutan dan lahan.

"Kami sepakat mencegah lebih baik, saya pikir lahan gambut harus diberi perhatian jangan sampai terbakar. Kita harus berupaya agar jangan sampai api masuk ke bawah karena akan sulit untuk menghentikannya," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan swasta di daerah, terutama yang lingkup operasionalnya berada di atau dekat dengan lahan gambut, agar lebih berhati-hati dan mempersiapkan kemungkinan yang bisa terjadi.

"Penanganan masalah kasus hukum terkait ini juga akan dilanjutkan. Kami tidak akan mundur dari itu," katanya.

Kepala BMKG Widada Sulistya juga memberikan laporan terkait dengan prakiraan musim dan curah hujan di Indonesia.

"Hampir 90 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, berkurangnya curah hujan berkaitan dengan beristirahatnya monsun. Musim hujan akan mencapai puncaknya pada akhir Januari 2016," katanya.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya Bakar juga menyampaikan soal restorasi gambut di Indonesia.

Beberapa point arahan Presiden sebagai berikut :

Pada acara Rakornas ini telah diberikan arahan dan atensi dari Presiden/Wapres RI, Menkopolhukkam, Menteri LHK, Kepala BMKG sehingga Rakor ini tentu sesuatu hal penting yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan.
Pada tahun 2015 kita telah merasakan bencana Karhutla yang besar sehingga mempengaruhi/menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia mendapat pandangan negatif dari dunia internasional. Kejadian tersebut jangan terulang kembali di tahun 2016. Penanganan Gul Karhutla 2016 harus lebih baik.
Evaluasi 2015 menjadi masukan dan acuan unt melakukan langkah langkah pencegahan dan mempersiapkan segala kekuatan/sumber daya unt melaks Penanggulangan Karhutla. TNI, Polri, BNPB/BPBD, Pemda, Satuan Damkar/PMK dan perusahaan swasta harus bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan.
Setiap titik api harus dikejar dan dipadamkan, jangan biarkan membesar. Setiap hari harus MEMONITOR LAPORAN HOTSPOT DARI BMKG. Bila terdapat hotspot, cari, temukan dan Padamkan. TNI, Polri dan BNPB harus bertindak cepat didukung dana BNPB dan Pemda (gubernur/bupati).
Hilangkan ego sektoral dalam melaksanakan tugas sehingga penanggulangan Karhutla dapat berjalan efektif.
Untuk mencegah kebakaran di daerah gambut harus dilakukan penataan ekosistem, maka Menteri LHK telah membentuk "Badan Restorasi Gambut" melalui penerbitan Perpres No 1 Thn 2016.
Penegakan hukum harus dilakukan. Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas.
Jangan memantau situasi dari belakang meja tetapi harus turun ke lapangan.
Secara berkala Prsiden RI akan melakukan peninjauan di lapangan.

Penulis