Presiden Perintahkan BNPB Pasang Sistem Peringatan Dini Longsor

JAKARTA - Pada Rabu (17-12-2014) pukul 13.00 WIB, Presiden menggelar Sidang Kabinet Terbatas yang membahas salah satunya adalah mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015. Beberapa menteri Kabit Kerja hadir dalam sidang kabinet di Kantor Presiden. Kepala BNPB, Syamsul Maarif, melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014/2015. BNPB bersama kementerian/lembaga telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor. Ada 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar sedang-tinggi longsor yang tersebar di 274 kab/kota.   Penanganan longsor Banjarnegara juga dilaporkan. Hingga saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih dicari. Sebanyak 1.709 personil dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. 2.355 relawan juga membantu.   Presiden telah memerintahkan agar dipasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara. Daerah-daerah prioritas lain perlu segera dipasang. Masyarakatnya juga perlu memperoleh sosialisasi dan pendidikan bencana agar mampu mengatisipasinya. Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB.   Menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kemenristek Dikti, UGM, BPPT, LIPI, Badan Geologi, dan ITS untuk melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat. BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh. End to end penanggulangan bencana adalah dari manusia ke manusia sehingga seluruh sistem komprehensif. Alat hanya satu sub sistem. Harus ada sub sistem lain seperti edukasi, pelatihan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, keterlibatan pemda dan lainnya. Sistem harus diterima dan dimengerti oleh masyarakat.   Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB