Persiapan Siaga Darurat Karhutla Mei - Oktober 2015

PEKANBARU - Untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang berpotensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada bulan Mei hingga Oktober tahun ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men. LHK) RI Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prof. Dr. Syamsul Maarif M.Si. melakukan gelar rapat penanggulangan Karhutla di Riau (6/5) yang berlokasi di VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Rapat ini diikuti juga oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kepala BLH. Riau Yulwiriati Moesa, Danrem. 031/WB Brigjend. TNI. Nurendi Lubis, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota.

Melihat situasi saat ini dan prakiraan cuaca dari BMKG pada musim kemarau pertengahan tahun ini maka sudah bisa ditetapkan kondisi siaga darurat bencana Karhutla di beberapa daerah di Indonesia. Gubernur Riau telah mengeluarkan surat keputusan tentang kondisi siaga darurat Karhutla di Provinsi Riau. Dari pengalaman kejadian Karhutla di Provinsi Riau, dua hal besar yang dilakukan dalam terminologi darurat. Secara struktural adalah langkah canal blocking/sekat kanal, modifikasi cuaca, water boombing dan pemadaman darat. Lalu langkah-langkah nonstruktural yaitu menghindari terjadinya pembiaran dengan mengadakan patroli oleh seluruh komponen di tengah masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. 

Berdasarkan uji coba sekat kanal yang dilakukan pada tahun ini, seperti di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti, memberikan gambaran cukup ampuh. Hal ini didasari statistik pada Januari-Mei tahun lalu titik api 7.271 titik api. Sementara pada periode yang sama tahun ini tercatat hanya 1.893 titik api. Melalui pengamatan udara dan lapangan bisa terlihat indikasi fisik saat ini lahan gambut sudah mulai basah setelah dilakukan sekat kanal. Tetapi konsekuensi yang ditimbulkan adalah sebagian pohon sawit menjadi mati karena akar pohon terendam air. Bila dipahami dari struktur tanah dan geomorfologi di Provinsi Riau yang kebanyakan lahan gambut maka langkah sekat kanal bisa dianggap lebih penting dan efektif dalam mencegah terjadinya Karhutla.

Pada masa siaga darurat  pada bulan Mei-Oktober 2015 ditetapkan organisasi Satgas dengan keputsan Gubernur yang terdiri dari elemen subbidang hukum, subbidang sosialisasi, subbidang pemadaman (modifikasi cuaca, water boombing, pemadaman darat), dan subbidang kesehatan. Lalu dalam Satgas ini dibentuk tim khusus yang menyangkut langkah-langkah sekat kanal. Terdiri dari elemen teknis operasional dan dukungan tim ahli, akademisi dan teknis. Tim akademisi dan teknis ini terdiri dari perguruan tinggi baik di Riau maupun lainnya, Bappeda sebagai perencana, PU sebagai ahli teknik. Untuk operasional sekat kanal ini dilaksanakan dengan bantuan TNI dan Polri. Pola pelaksanaan, tahapan-tahapan, usulan pendanaan, teknik pelaporan, dan lain-lain akan segera dibahas secara detail di kantor BNPB pada minggu depan sehingga operasi siaga darurat bencana Karhutla dapat segera dijalankan setelah terdapat standar pelaksanaannya. 

“Karena itu, langkah sosialisasi harus terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujar Siti Nurbaya. “Kami mendukung langkah-langkah masyarakat dalam melakukan sekat kanal. Masyarakat akan disertakan dalam bentuk pembinaan masyarakat peduli api dan masyarakat peduli bencana. Kita meminta dunia usaha juga melakukan sekat kanal pada lahan-lahan usaha yang mereka lakukan, memonitorkebakaran dan pembakaran yang terjadi di dalam maupun sekitar lahan mereka, serta memberi dukungan keterlibatan masyarakat,”sambungnya. Beliau juga menyarankan secara keseluruhan Gubernur dan para Bupati melakukan interaksi kepada dunia usaha dan masyarakat mengenai pencegahan bencana Karhutla mengingat besarnya kejadian bencana asap yang rutin terjadi di Riau dalam masa beberapa tahun ini. (to)