Perkuat Penanggulangan Banjir dan Longsor, BNPB Gelar Diskusi Publik Kajian Risiko Bencana Wilayah Jabodetabekpunjur
19 Sep 2021 00:58 WIB
Foto : Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc melalui media daring dalam acara Dikusi Publik Kajian Risiko Bencana Jabodetabekpunjur, Jakarta, Rabu (15/9). (Istimewa)
JAKARTA - Pada tahun 2020 lalu BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabekpunjur menandantangani komitmen bersama untuk penanggulangan banjir dan longsor untuk pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Menindaklanjuti komitmen itu BNPB menyelenggarakan diskusi publik kajian risiko bencana wilayah tersebut.
BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) sedang menyusun kajian risiko bencana banjir, banjir bandang dan longsor di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada tahun ini. Direktur PERB BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc. mengatakan bahwa proses penyusunan kajian tersebut melibatkan berbagai instansi dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi nonpemerintah. Ini merupakan langkah kolaborasi antar pemangku kepentingan mengingat berbagai sumber data yang dipergunakan dalam kajian melibatkan multipihak.
"Melalui diskusi publik ini menunjukkan bahwa penanganan bencana merupakan urusan bersama, baik pada tahap pra, tanggap dan pascabencana," ujar Udrekh secara daring dalam acara Dikusi Publik Kajian Risiko Bencana Jabodetabekpunjur, Jakarta, Rabu (15/9).
Sejalan dengan pendapat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga memberikan apresiasi positif melalui penyusunan kajian risiko bencana yang menjadi dasar pemilihan lokasi atau wilayah prioritas bersama antara pusat dan daerah sebagai langkah pengurangan risiko bencana di wilayah Jabodetabekpunjur.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika siap mendukung upaya penyusunan kajian risiko bencana melalui dukungan beragam data yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis untuk memperkuat kajian.
Pada kesempatan yang sama, Badan Informasi Geospasial sebagai walidata peta banjir menyampaikan bahwa peta yang telah disusun sudah baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang menjadi konsideran, namun sehubungan dengan Kebijakan Satu Peta (KSP), perlu diperhatikan kembali penyusunan basis dan struktur data agar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengingatkan pentingnya validasi untuk setiap peta yang dihasilkan serta curah hujan dalam daerah aliran Sungai Citarum yang dipengaruhi faktor alam sudah diminimumkan dengan adanya bendungan sehingga perlu dicermati dan dipertimbangkan kembali metodologi analisis bahaya yang dipergunakan.
Hal ini turut dibenarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang juga menekankan pemilihan metode dalam penyusunan peta bahaya.
Diskusi publik ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan kajian risiko bencana untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait dalam hal memberikan saran dan masukan untuk proses penyempurnaan peta dan dokumen kajian risiko bencana di kawasan Jabodetabekpunjur. Dikskusi juga dimaksudkan untuk mendapat masukan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi nonpemerintah terhadap rancangan pertama peta risiko bencana yang telah disusun oleh tim konsultan.
Pemerintah daerah di kawasan Jabodetabekpunjur mengharapkan bahwa unit analisis dan identifikasi risiko juga dapat memotret kondisi desa sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan penguatan-penguatan kapasitas wilayah desa oleh pemerintah daerah.
Adapun perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Bandung menekankan pentingnya skala peta. Parameter skala yang ditampilkan ini nantinya dapat memberikan gambaran faktual di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan dari Open Street Map juga berharap data spasial hasil pemetaan dari kegiatan nantinya dapat diakses oleh publik sehingga publik juga bisa menggunakan data tersebut untuk analisis skala lokal seperti bencana skala lokal di desa atau area tertentu.
Kajian risiko bencana kawasan Jabodetabekpunjur nantinya dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
