Perkembangan Terkini Pascagempa M6,2 Sulbar Dua Bulan Lalu
15 Mar 2021 16:49 WIB
Foto : Giat pencarian korban terdampak pascagempa M6,2 di Provinsi Sulawesi Barat. (Istimewa)
JAKARTA – Gempa magnitudo (M)6,2 yang terjadi pada 15 Januari 2021 masih menyisakan dampak terhadap masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar). Ribuan warga di Kabupaten Mamuju dan Majene masih mengungsi hingga hari ini.
Sebanyak 8.658 warga tercatat mengungsi di dua kabupaten yang tersebar di 53 titik. Data BNPB per 15 Maret 2021, sebanyak 7.885 warga Mamuju mengungsi di 48 titik pos pengungsian. Sedangkan di Kabupaten Majene, sebanyak 773 warga mengungsi di 5 titik. Kabupaten lain, Poliwali Mandar tidak ada lagi pengungsian. Warga Poliwali Mandar yang juga merasakan guncangan gempa sempat melakukan pengungsian pascagempa namun mereka telah kembali ke rumah masing-masing.
Pemerintah pusat dan daerah terus memberikan dukungan terhadap mereka yang berada di pos-pos pengungsian. Pemerintah daerah memprioritaskan penanganan pascagempa pada beberapa sektor, seperti pemerintahan, ekonomi, kesehatan, pelayanan fasilitas umum dan sosial dan transportasi antar daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya untuk membuka daerah-daerah yang terisolir.
Sebanyak 4 desa di Kabupaten Majene yang sebelumnya terisolir telah berhasil dibuka kembali, sedangkan 1 desa lain baru dapat dilalui roda dua. Sedangkan di Kabupaten Mamuju, dua desa masih terisolir dan satu desa telah dapat diakses.
Sementara itu, proses pembersihan reruntuhan bangunan tetap berlangsung dengan mengerahkan alat berat. Reruntuhan sejumlah bangunan berhasil dilakukan, yaitu kantor 22 unit, tempat ibadah 40, mini market 4, sekolah 37, pelayanan kesehatan 12 dan rumah 50.
BPBD Provinsi Sulbar mencatat total kerusakan bangunan sektor pemukiman berjumlah 15.522 unit. Berikut ini rincian kerusakan bangunan rumah dengan kategori rusak berat, sedang dan ringan di tiga kabupaten di Provinsi Sulbar.
Kabupaten Mamuju, total kerusakan sebanyak 11.423 unit, dengan rincian rusak ringan (RR) 5.526 unit , rusak sedang (RS) 3.843 unit dan rusak berat (RB) 2.054 unit.
Kabupaten Majene, total kerusakan sebanyak 4.099 unit, dengan rincian RR 1.177 unit, RS 1.140 unit dan RB 1.782 unit.
Kabupaten Mamasa, total kerusakan sebanyak 594 unit, dengan rincian RR 440 unit, RS 98 unit dan RB 56 unit.
Di samping sektor pemukiman, kerusakan terjadi di beberapa sektor lain sebagai berikut:
Kabupaten Mamuju (fasum dan fasos):
• Kantor: 38 unit (RB), 11 unit (RS), 2 unit (RR)
• Rumah sakit/puskesmas: 4 unit (RB), 17 unit (RS)
• Posyandu/poskedes: 4 unit (RB), 4 unit (RS), 1 unit (RR)
• Tempat ibadah: 28 unit (RB), 7 unit (RS), 9 unit (RR)
• Sekolah: 79 unit (RB), 53 unit (RS), 31 unit (RR)
• Gedung/lapangan olah raga: 2 unit (RB), 1 unit (RS)
• Hotel: 1 unit (RB)
• Rumah jabatan: 5 unit (RS)
• Pusat perbelanjaan: 1 unit (RB)
• Mini market: 2 unit (RB), 1 unit (RS)
• Pelabuhan: 1 unit (RS)
• Jembatan: 5 unit (RS), 2 unit (RR)
Kabupaten Majene (fasum dan fasos):
• Kantor: 8 unit (RB), 13 unit (RS), 9 unit (RR)
• Puskesmas/pustu: 3 unit (RB), 3 unit (RS), 4 unit (RR)
• Posyandu/polindes: 2 unit (RB), 16 unit (RS), 9 unit (RR)
• Tempat ibadah: 20 unit (RB), 18 unit (RS), 17 unit (RR)
• Sekolah: 22 unit (RB), 27 unit (RS), 19 unit (RR)
• Mini market: 1 unit (RB), 1 unit (RS)
• Rumah jabatan camat/desa: 2 unit (RB), 1 unit (RS), 1 unit (RR)
Menyikapi kondisi pascagempa, Pemerintah Provinsi Sulbar telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan untuk wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/58/Sulbar/II/2021, yang berlaku selama 60 hari. Periode ini terhitung dari 5 Februari 2021 hingga 5 April 2021.
Sedangkan pantauan perkembangan terkini di wilayah Sulawesi Barat, aktivitas pasar dan pertokoan telah kondusif. Sektor ini didukung oleh listrik dan penerangan, jalur transportasi, SPBU serta jaringan telepon selular yang pulih. Di samping itu, sektor pelayanan kesehatan, perbankan dan perkantoran juga kembali aktif.
Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
