Peningkatan Kapasitas Pengelola Data, Informasi dan Humas dalam Bencana di Jawa Barat

11 Jun 2015 06:36 WIB

Dilihat 345 kali

Foto : Peningkatan Kapasitas Pengelola Data, Informasi dan Humas dalam Bencana di Jawa Barat ()

BANDUNG - Pemerintah dalam hal ini BNPB terus mengupayakan meningkatkan pelayanan dalam penanggulangan bencana, termasuk juga didalamnya sumber daya manusia. Salah tujuan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Data,Informasi dan Humas adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan data, informasi dan humas dalam bencana. Bimtek ini diselenggarakan di Bandung, tanggal 10-13 Juni 2015. Kehadiran BNPB dan BPBD di masyarakat sudah menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan, mulai dari penanganan bencana sampai pencarian orang hilang. Hal inilah yang menjadi tantangan kedepan bagi BNPB maupun BPBD. Namun, hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing berdasarkan tupoksinya.
Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Barat, Drs. Iyusrozali, MM mengatakan bahwa Jawa Barat adalah daerah dengan potensi bencana terbanyak. “Segala jenis bencana ada di provinsi kami, untuk itu kami juga perlu meningkatkan sumber daya manusia guna menghadapi tantangan ke depan bagi BPBD” ucapnya.
Dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, Jawa Barat adalah juaranya bencana di Indonesia. Dalam arahannya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, DR. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si, APU mengatakan "Manfaatkan forum di grup media sosial untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang tepat, sehingga bencana dapat ditanggulangi dengan cepat” pesannya. Data kebencanaan setiap tahunnya berkembang, pemahaman bencana juga dinamis, serta dampaknya juga berbeda. “Aplikasi DIBI,Geospasial,Inaware,pantauan bencana dapat BPBD manfaatkan untuk penanggulangan bencana”, tambahnya.
Penanggulangan bencana di setiap negara berbeda dalam penerapannya. Uniknya jika terjadi bencana di Indonesia, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibangun awal adalah rumah. “Masyarakat menjadi lebih tenang karena rumahnya sudah ada, dibandingkan membangun infrastruktur terlebih dahulu” ucap Kapusdatinmas.
Upaya pemerintah dalam mereduksi kerusakan, banyaknya korban meninggal saat terjadinya bencana dan pengalokasian anggaran sudah dilakukan. Saat ini BNPB sudah membangun 158 sirene berbasis komunitas dan bantuan 88 pusdalops BPBD di daerah rawan tsunami. "Saat ini dana bencana masih dibawah 1% dari APBN, idealnya dana bencana adalah 1% dari APBN/APBD” ucap Sutopo. Dalam kaitannya dengan materi bimbingan teknis kali ini, pengoperasian dan pemanfaatan sirine menjadi hal yang penting untuk mendukung penanggulangan bencana. Materi yang disampaikan diantaranya adalah Manajemen Bencana Indonesia, Pengelolaan Data Kebencanaan, Pengelolaan Data Spasial, Pengoperasian Inaware, Penggunaan CAPI (Penggunaan HP ber-GPS), Pemanfaatan TIK Bencana, Radio Komunikasi, LSP, Pengoperasian Media Center, Pengetahuan Fotografi dan hari terakhir juga dilakukan simulasi, untuk mengetahui sejauh mana manfaat bimtek bagi peserta yang notabene adalah pekerja kemanusiaan. (acu)

Penulis