Penguatan Peringatan Dini Banjir Tujuh Wilayah Sepanjang DAS Bengawan Solo

BEKASI – Hampir setiap tahun beberapa kabupaten sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo mengalami banjir.  Mengantisipasi risiko bahaya, peringatan dini banjir menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menghindari terjadinya korban jiwa. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya untuk memberikan penguatan, khususnya peringatan dini banjir, kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dilalui DAS Bengawan Solo. Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menyampaikan pihaknya mendukung Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) DAS Bengawan Solo untuk mendukung instrumentasi peringatan dini. 

“Kami memfokuskan pada instrumentasi peringatan dini kepada masyarakat,” ujar Afrial pada Rapat Koordinasi Persiapan Pemasangan Peringatan Dini Banjir, Rabu lalu (5/4).

Afrial menambahkan, BNPB mendukung pengembangan alat pantau yang sudah dibangun BBWS. 

“Harapan kami proses diseminasi informasi peringatan dini lebih cepat dilakukan kepada masyarakat  melalui Pusdalops BPBD,” tambahnya.

Melalui dukungan pengembangan alat pantau, integrasi alat peringatan dini yang dipasang antara BPBD dan BBWS Bengawan Solo akan menghasilkan efektifitas layanan peringatan dini. Peringatan dini yang cepat akan mempercepat masyarakat untuk upaya evakuasi secepat mungkin sehingga nyawa manusia dapat diselamatkan. 

Penguatan peringatan dini ini diinisiasi dengan pertemuan koordinasi multipihak, antara BNPB, BBWS DAS Bengawan Solo dan beberapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beberapa wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

BPBD yang terlibat dalam pembahasan antara lain Bojonegoro, Madiun, Lamongan, Tuban, Ngawi, Magetan dan Wonogiri.

Afrial mengatakan, tujuan pertemuan tersebut ini untuk mensinkronisasi lokasi pemasangan yang diusulkan oleh BPBD dan BBWS sehingga ditemukan titik kesepakatan bersama. 

“Selain itu, kegiatan ini juga memastikan pendekatan pemasangan fasilitasi yang bisa diberikan BNPB dalam mengisi kesenjangan untuk menguatkan rencana aksi peringatan dini,” ujarnya. 

Pada 2019 dan 2020, BNPB telah memasang 27 alat peringatan dini banjir dan memberikan peningkatan kapasitas masyarakat di lokasi terpasang. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan BPBD. Namun pada tahun 2021, ini akan dilakukan pendekatan baru dengan menggandeng BBWS dan BPBD dengan harapan akan lebih efektif layanan peringatan dini yang diberikan.

Dr. Raditya Jati

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan