Penegakan Hukum Karhutla Akan Dituntaskan

JAKARTA - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan operasi darurat asap di Sumatera dan Kalimantan maka pada Sabtu (5/9) pukul 10.00 - 14.00 WIB telah digelar rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK). Hasil Rakor sebagai berikut: 1). Rapat dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Menteri LHK ad interim. Hadir Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Deputi Penanganan Darurat BNPB,  Gubernur Sumsel, pj Gubernur Jambi,  pj Gubernur Kalteng, Gubernur Riau, Danrem dan Kapolda 5 prov (Riau, Jambi, Sum Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah) dan Kepala Pelaksana BPBD. 2). Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung personil yang dibutuhkan Pemda untuk "mengeroyok" api. 3). Posko darurat di provinsi agar lebih di aktifkan. Saat ini sebenarnya BPBD sudah mendirikan Posko, namun perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur. Menyusun organisasi Posko dengan mereplikasi pengalaman penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014 . Danrem diarahkan sebagai IC (Incident Commander). 4). Menteri LHK akan menetapkan organisasi posko nasional yang berkedudukan di Kantor Kementerian LHK pada besok Selasa (8 September 2015) karena Menteri LHK masih di Oslo. 5) BNPB akan meneruskan dukungan operasi hujan buatan dan pemboman air. BNPB akan memberikan pendampingan teknis pengalaman keberhasilan penanganan Karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014 kepada Kementerian LHK dan Pemda. 6). Kementerian LHK akan menyusun rencana aksi jangka panjang dan pendek tentang penyelesaian Karhutla ini. 7). Kementerian LHK dan Kementan tahun ini akan melakukan pengadaan alat pemadaman api (masih dalam proses tender). 8). Penegakan hukum yang lama dan yang berjalan harus segera dituntaskan. 9). Kebutuhan personil TNI dan Polri untuk mengeroyok api sedang dihitung oleh Kementerian LHK. 10).  Di Kementerian LHK tersedia anggaran untuk menyewa 4 unit air tractor dari Australia untuk pemboman air. Saat ini baru 1 unit yang datang di Riau. 11) Panglima TNI akan mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan dan personil TNI sesuai permintaan dari Kementerian LHK.