Pemprov Jabar Intensifkan Penanganan Covid-19 di Daerah Yang Menempel Ibukota
10 Okt 2020 16:35 WIB
Foto : Ridwan Kamil dalam wawancara di Istana Kepresidenan yang disiarkan, Jumat (9/10/2020). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Pengendalian Covid-19 di Jawa Barat cukup penting terhadap kontribusi kasus secara nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan harus berkantor di Kota Depok untuk memantau langsung daerah penyangga di provinsinya, yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta.
Ridwan Kamil berbagi cerita memerangi pandemi Covid-19 dalam wawancara yang dilakukan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa, di Istana Kepresidenan yang disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).
"Kenapa (berkantor) di Depok, karena 75% kasus Jawa Barat itu datangnya dari zona Bodebek. Kedua, Depok lagi pilkada. Saya ingin memastikan, saya bisa konsentrasi mengurusi 75% (kasus) itu, sambil memastikan pilkada lancar," jelasnya.
Penanganan Covid-19 di Jawa Barat katanya terbagi dalam tipe tiga geografis. Karena tiap tipe geografis membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Geografis pertama adalah daerah-daerah yang menempel langsung Jakarta atau Bodebek, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Geografis kedua ialah ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung dan sekitarnya atau disebut Bandung Raya. Geografis ketiga sisanya sebanyak 27 kabupaten/kota yang tidak masuk geografis pertama dan kedua. Dari ketiga geografis itu, Ridwan Kamil mengaku memberi perhatian lebih di Depok.
Karena tingkat hunian rumah sakit di Depok cukup tinggi. Sehingga hasil konsolidasi dengan Pemerintah Pusat berhasil menambah 40 ruang ICU untuk Kota Depok. Keberadaannya di Kota Depok menurut Ridwan Kamil, guna memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
"Hari ini Covid-19 tidak bisa dikendalikan hanya dengan modal handphone, telepon atau video conference saja, memang ada hal teknis di lapangan. Seperti saat saya turun ke lapangan untuk memonitor langsung perkembangan penanganan Covid-19," ujarnya.
Dan ia menyadari bahwa untuk berhasil memerangi Covid-19 tidak hanya upaya pemerintah saja. Melainkan ada peran masyarakat, minim dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. "Saya ibaratkan Covid-19 itu perang, kalau kita perang siapa yang harus turun? Ya semua orang," jelas Ridwan.
Dengan perumpaan demikian, ia menekankan bahwa pemerintah telah berupaya menekan pertambahan kasus baru. Sementara masyarakat tidak harus turun berperang fisik, melainkan dengan cara bisa menyumbang donasi, menyumbangkan APD atau menyumbangkan masker untuk yang membutuhkan.
"Sisanya ada yang bisa jadi relawan kan. Bagi yang tidak membela negara dengan harta, ilmu dan tenaganya, bela negaranya jangan jadi korban (Covid-19). Caranya jauhi kerumunan, terus terapkan 3M," pesannya.
Saat ini yang penting katanya baik pemerintah dan masyarakat harus tetap optimis membangun harapan dalam situasi di masa pandemi ini. Masyarakat diminta tidak terpengaruh berita hoaks yang memberi informasi menyesatkan tentang vaksin. Masyarakat diminta jangan cepat mengambil kesimpulan dan antipati terhadap vaksin Covid-19.
Jakarta, 9 Oktober 2020
Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
