Pemetaan Risiko Bencana DAS Juwana
22 Apr 2022 08:48 WIB
Foto : Direktorat Pemetaan Risiko Bencana BNPB menggelar kick off meeting Kegiatan Pemetaan Risiko Bencana padada DAS Juwana, Sabtu (20/4). (Direktorat Pemetaan Risiko Bencana)
JAKARTA – Pemetaan risiko bencana merupakan dasar dalam membuat suatu perencanaan pengelolaan bencana yang kemudian akan dihasilkannya suatu rekomendasi yang tepat. Dalam pelaksanaan pemetaan risiko bencana perlu adanya kolaborasi antar stakeholder untuk melakukan identifikasi data dan informasi serta mengumpulkan masukan-masukan dari masing-masing stakeholder.
Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Presiden bahwa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus aktif untuk mengajak stakeholder pusat dan daerah dalam berkoordinasi, salah satunya dapat diimplementasikan dalam kegiatan pemetaan risiko bencana. Kolaborasi antar stakeholder tersebut akan lebih terasa penting ketika melakukan pemetaan risiko bencana dengan perspektif kesatuan ekologis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lintas batas daerah administratif (transboundary).
Kegiatan pemetaan risiko bencana juga dapat dilakukan ketika ada kasus permasalahan lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam, seperti yang terjadi pada Pegunungan Kendeng, khususnya pada DAS Juwana yang berada di 5 wilayah yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten Gobongan, dan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Berkaitan dengan hal tersebut, BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menyelenggarakan Kick Off Meeting Kegiatan Pemetaan Risiko Bencana padada DAS Juwana, Sabtu (20/4).
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program Prioritas Nasional dalam melakukan pemetaan risiko bencana di DAS Juwana, di mana menjadi salah satu wilayah terdampak dikarenakan adanya permasalahan lingkungan di Pegunungan Kendeng.
Koordinator Mitigasi dan Gempa Bumi, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo menjelaskan jika berbicara potensi risiko DAS Juwana, berarti merujuk pada potensi semua bencana, termasuk land subsidence (penurunan tanah).
"Penurunan tanah tersebut belum teridentifikasi di Kabupaten Pati, namun jika ada beban berat, hal tersebut dapat berpotensi land subsidence, sehingga perlu adanya diskusi lebih lanjut," jelas supartoyo.
Selain itu, Supartoyo juga menjelaskan bahwa terdapat riwayat bencana gempabumi dan adanya potensi Sesar Pati, sehingga perlu adanya pertimbangan untuk penyusunan peta risiko gempabumi.
Kegiatan dihadiri oleh stakeholder terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah serta BPBD Kabupaten Pati.
“Banyak hal yang saya pelajari dari DAS Juwana, dimana 80% DAS berada di wilayah Kabupaten Pati, sedangkan Sub-DAS Wiji dan Water tidak berada di Kabupaten Pati. Kami mempelajari bahwa kejadian banjir di Sungai Juwana dari sejarah yang telah terjadi, bahwa kondisi sungai sudah tidak mampu menahan,” ujar Hermain, perwakilan BPBD Kabupaten Pati.
Hermain menilai perlu adanya upaya-upaya pencegahan banjir di DAS Juwana seperti normalisasi sungai, retention pond, rubber dam, dan beberapa upaya lainnya. Selain itu, ketidaksamaan kondisi kapan Waduk Kedungombo dirilis ke DAS Juwana, sehingga diperlukan manajemen rilis waduk ke DAS agar tidak menyebabkan banjir.
“Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar tidak ada tumpang tindih kegiatan. Suatu kegiatan itu dilakukan oleh beberapa pihak, dan jika ada kemauan untuk saling bersinergi, maka akan bisa saling mendukung. Semangat inilah yang harus kita bangun”, ujar Udrekh.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB