Pemerintah Akan Tambah Pesawat Water Bombing
20 Okt 2015 19:02 WIB
Dilihat 339 kali
Foto : Pemerintah Akan Tambah Pesawat Water Bombing ()
JAKARTA - Rapat Terbatas tentang isu-isu strategis bidang politik, hukum dan keamanan di Istana Presiden pada Selasa (20/10) salah satunya membahas penanganan darurat asap akibat karhutla. Hotspot pada pagi ini meningkat. Tercatat 3.226 hotspot di seluruh Indonesia. Sebaran asap juga meluas. Kondisi cuaca kering sehingga karhutla berpotensi makin meningkat.
Untuk itu, pemerintah akan menambah kekuatan satgas udara dengan tambahan pesawat water bombing. Menkopolhukam yang pagi tadi berkunjung ke lokasi karhutla di Air Sugihan dan Pedamaran Kab OKI Sumsel melaporkan kepada Presiden bahwa api besar masih terjadi di daerah OKI. Untuk mengatasi hal itu Menkopolhukam menyatakan tekah meminta tambahan 5 unit air tractor, 3 unit untuk di Sumsel dan 2 unit untuk Kalteng. BNPB diminta menghitung berapa keseluruhan pesawat sejenis Bombardier, Be-200 dan Air Tractor untuk water bombing. Jika perlu ditambah masing-masing jenis pesawat itu 5 unit. Water bombing dikombinasikan dengan bahan kimia. Penggunaan pesawat di Sumsel, Kalteng dan Papua atau daerah lain yang terbakar besar. Pemerintah akan menghubungi Rusia, Canada, Australia dan lainnya yang memiliki jenis pesawat tersebut.
Untuk operasi darat, Panglima TNI akan mengganti pasukan TNI yang sudah sebulan lebih di lapangan dengan personil baru. Selain itu menyampaikan agar dibentuk tim untuk patroli dan tim pemburu pembakar lahan/hutan.
Sementara itu, satelit Terra Aqua mendeteksi ada 3.226 hotspot pada 20 Oktober 2015 pukul 05.00 WIB. Hotspot ini tersebar :
Indonesia Barat (2.407 titik)
- Sumsel: 797 titik
- Riau : 39
- Kep. Riau : 2
- Kep. Babel: 39
- Jambi: 175
- Lampung: 8
- Kalteng: 910
- Kalsel: 231
- Kaltim: 160
- Kalbar: 22
- Jatim: 20
- Jabar: 4
Indonesia Timur (819 titik)
- Papua: 584 titik
- Papua Barat: 48
- Maluku: 88
- Maluku Utara: 36
- NTT: 13
- NTB: 11
- Sulsel: 23
- Sulbar: 9
- Sulteng: 6
- Sulut : 1
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
Penulis