PEMBEKALAN FASILITATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBANGAAN TAHUN 2013

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, Deputi I BNPB mulai tanggal 29 – 3 Mei 2013  menyelenggarakan pertemuan Pembekalan Fasilitator kegiatan Penguatan Kelembagaan tahun 2013 untuk wilayah timur.  Kegiatan ini diiikuti peserta dari  16 Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah calon fasilitator daerah sebanyak 256 orang. Penyelenggaraannya dilakukan di dua tempat terpisah yaitu Hotel Nusa Dua Beach untuk kegiatan pembekalan fasilitator  bidang  Kesiapsigaan dan Pengurangan Risiko Bencana  sedangkan kegiatan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat diadakan di hotel Amarossa Bali.
Sebelumnya, pada tanggal 08 – 11 April 20013 juga telah dilaksanakan pembekalan fasilitator untuk wilayah barat yang diadakan di Bandung dengan peserta berasal dari 17 Provinsi yaitu NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, dengan jumlah calon fasilitator sebanyak 272 orang. Dalam sambutan pembukaan pada acara di Bandung, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB mengajak para peserta secara bersama sama dengan BPBD berkontribusi dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2013 ini, dimana pengalokasian anggaran untuk kegiatan ini berasal dari DIPA BNPB Tahun 2013 dan diberikan sebagai  stimulan bagi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pengurangan risiko bencana serta mewujudkan desa tangguh bencana di Indonesia.
Pembekalan fasilitator ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan para calon fasilitator dalam melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan di daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Adapun sasarannya adalah seluruh stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana di daerah termasuk didalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia usaha serta TNI dan Polri, seperti dikutip dari sambutan pembukaan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pembukaan untuk wilayah Barat di Bandung.
Program Penguatan Kelembagaan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun anggaran 2013, terdapat 5 kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu (1) Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana; (2) Penilaian Kapasitas Lokal Bidang Pengurangan Risiko Bencana; (3) Fasilitasi Desa Tangguh Bencana; dan (4) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi dan Geladi Lapang Penanggulangan Bencana. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas yang diserahkan pelaksanaannya kepada BPBD provinsi melalui penandatanganan MOU antara BNPB dengan BPBD Provinsi.  
Peserta Pembekalan Fasilitator berasal dari berbagai instansi terkait pennaggulangan bencana di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pramuka. Adapun fasilitator dan narasumber berasal dari berbagai kalangan dan institusi seperti Unsur Pengarah BNPB, Fasilitator BNPB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, LIPI, AIFDR, World Bank dan GIZ.
Dalam sambutan pada acara penutupan Pembekalan Fasilitator wilayah timur yang dilaksanakan di hotel Nusa Dua Beach and Spa Denpasar,  Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ir, Sugeng Triutomo, DESS menyampaikan pentingnya Indonesia mengadopsi berbagai perkembangan global terkait upaya upaya pengurangan risiko bencana di tingkat iternasional. Deputi juga menyampaikan bahwa Indonesia segera melaksanakan implementasi dari poin-poin Deklarasi Yogyakarta yang merupakan hasil dan kesepakatan pertemuan tingkat menteri dalam AMCDRR ke lima yang dilaksanakan pada bulan Novermber 2012 lalu. Terkait dengan deklarasi  tersebut , maka pembentukan desa tangguh bencana yang berbasis kepada kekuatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana memiliki arti strategis untuk mendapatkan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan