Normalisasi dan Tanggul Sungai Prioritas Penanganan Banjir di Aceh

ACEH - Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Sekretaris Utama Dody Ruswandi melakukan kunjungan kerja ke Aceh selama dua hari (17-18/02/2016). Bersama Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), melakukan kunjungan ke tiga daerah yakni Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara. Maksud dari kunjungan ini adalah antisipasi pemerintah dalam menanggulangi banjir yang melanda Aceh setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah ada 136 Kabupaten/kota yang Risiko Rawan Bencana dalam RPJMN. Misi dan tujuannya adalah menurunkan angka indeks risiko bencana. "Mari kita bersama-sama menanggulangi banjir yang hampir setiap tahun melanda pemukiman ini, salah satunya dengan membangun bendungan dan talud agar air tidak meluap kembali"ucap Kepala BNPB. "Karena setiap tahun rata-rata empat bulan musim hujan dan delapan bulan musim kering"tambahnya. Banjir Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan meluapnya Krueng Samalangga sehingga banjir setinggi satu meter,melanda hampir semua kecamatan di Kabupaten Bireuen. Pada 9-11 Februari 2016, tercatat 239 desa di 17 kecamatan yang terlanda banjir. Total 24.305 KK/124.293 Jiwa terdampak, sebanyak 817 rumah rusak di Kecamatan Matangkuli, 285 unit rumah terendam di Kecamatan Tanah Luas dan 68 unit rumah terendam di Kecamatan Paya Bakong. Kabupaten Pidie pada tanggal 30 Januari 2016, dengan total pengungsi 6.051 jiwa 1.493 KK. Di Kabupaten Pidie banjir menelan dua korban meninggal dunia yakni Gufron Aziz (5), warga Desa Bluek Ulei Birah,Kecamatan Indra Jaya dan Ratnawati (13), warga Desa Mee, Kecamatan Batee. Data Aceh Utara pada 7 Februari 2016,daerah yang terdampak 57 desa di 7 kecamatan. Bupati Aceh Tengah mengatakan normalisasi dan tanggul sungai yang diprioritaskan untuk menanggulangi banjir." Selain itu,prioritas kami juga membangun SDM dan pertanian lebih baik" ucapnya. Dana Siap Pakai (DSP), yang sudah diberikan untuk penanggulangan banjir adalah  Pidie 538 juta, Bireun 250 juta, Aceh Utara 250 juta yang telah diberikan kepada masing-masing bupati oleh Kepala BNPB. (acu).