Munas Planas PRB hasilkan Rekomendasi Strategis PRB dan Pengurus Baru Periode 2014-2017

Musyawarah Nasional Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Munas Planas PRB) Ke-2 berhasil membahas dan menyetujui laporan pertanggungjawaban Pengurus Planas PRB 2011-2014, merancang usulan kelembagaan dan program kerja, serta membentuk pengurus baru pada Kamis sore, 11 Desember 2014, di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat. Pengurus baru Planas PRB periode 2014-2017 dengan Ketua Dewan Pengarah dijabat oleh Sugeng Trituomo, mantan Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Yayasan Pengurangan Risiko Bencana (YPRB), serta sebagai Ketua Badan Pelaksana dijabat oleh Trinirmalaningrum, Perkumpulan SKALA.
Dalam waktu satu bulan sejak kegiatan hari ini kedua orang tersebut dan tiga orang formatur terpilih, antara lain Arif (Muhammadiyah Disaster Management Center/MDMC), Euis Sunarti (Forum Perguruan Tinggi PRB) dan Urip Widodo (Sinar Mas) diwajibkan utk membentuk kepengurusan lengkap dan program kerja. Kegiatan Munas Planas PRB 2014 ini dihadiri oleh lebih dari 57 orang dari lembaga-lembaga anggota Planas PRB dan Forum PRB tingkat provinsi (DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah, Bali, Jatim).
Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan menyampaikan, “Dalam draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang penanggulangan bencana dalam masuk dalam Nawacita ke-7, yaitu pada penguatan perekonomian. Ini kalau tetap bertahan sampai akhir Desember 2014 dan disahkan menjadi RPJMN maka ada perubahan paradigma bahwa investasi akan menjadi bagian penting dalan kegiatan penanggulangan bencana pada lima tahun ke depan.”
Pemerintah telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, lanjut Lilik Kurniawan, memuat kerangka penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan. Ada tujuh fokus prioritas yang akan dikerjakan, antara lain (1) Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana, (2) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, (3) Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana, (4) Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana, (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7) Peningkatan kapasitas pemulihan bencana. Ketujuh fokus prioritas ini akan dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, yang mungkin penyusunannya akan dimulai pada Januari 2015 setelah RPJMN disahkan. Ini merupakan penjabaran peran-peran multipihak dalam upaya penanggulangan bencana direalisasikan. 
Lillik Kurniawan memaparkan lima pertanyaan kepada para peserta Munas PRB ini, yaitu (1) Bagaimana membuat Planas PRB menjadi sebuah mekanisme nasional resmi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi PRB dalam perencanaan pembangunan?, (2) Apa Planas PRB tetap status quo?, (3) Apa kunci penting untuk membuat Planas PRB menjadi sebuah mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi dan memantau pemaduan PRB dalam rencana pembangunan?, (4) Bagaimana sebaiknya peran BNPB ke depan dalam memfasilitasi Planas PRB?, dan (5) Bagaimana penguatan kelembagaan Planas PRB? Harapannya kelima pertanyaan ini dapat membantu arah diskusi munas guna keberlanjutan Planas PRB ke depan.
Perwakilan dari Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-JK, Anung Karyadi mengatakan, “Tantangannya tidak hanya Planas PRB mendalami Nawacita, karena dalam Nawacita pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dalam Nawacita ini jelas sekali mengenai perlindungan terhadap bencana. Ini yang harus kita tagih dalam perencanaan nasional yang ada dalam RPJMN yang sekarang sedang dibahas oleh Bappenas. Pemerintah sekarang pendekatannya agak berbeda, yaitu sekarang digagas di region-region terlebih dulu, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Setelah itu baru dibahas di Jakarta. Sekarang masih ada peluang bagi Planas PRB untuk menagih agar PRB ini menjadi landasan rencana pembangunan dijalankan.”
Lebih lanjut Anung Karyadi melanjutkan bahwa dalam Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dalam rangka negara kesatuan. Ini perlu mendapatkan perhatian. Dalam konteks pengurangan bencana, Planas PRB dapat menagih apa yang direncanakan pemerintahan Jokowi-JK. Dan dalam Nawacita kedelapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan-kebijakan kembali pada kurikulum pendidikan nasional yang mengedepankan aspek kewarganegaraan. Disini Planas PRB dapat menagih mengenai pendidikan kebencanaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Planas PRB berupaya serius untuk mempengaruhi perencanaan pembangunan agar berprespektif PRB.” 
Planas PRB menjadi suatu forum lintas pelaku di tingkat nasional yang memfasilitasi pertukaran informasi tentang program-program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk memantau keterkaitan program dan kegiatan tersebut dengan Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA). Di samping menjalankan fungsi-fungsi advokasi isu PRB serta kemitraan dan kerjasama strategis di tingkat nasional, Planas PRB juga mendorong pencarian kiat-kiat adaptasi, implementasi dan penguatan komitmen terhadap HFA, serta mendorong konsensus dan konsultasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keanggotaan Planas PRB meliputi 5 unsur, yaitu dari unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga usaha, dan pemerintah. Disini Munas Planas PRB merupakan forum tertinggi forum pengurangan risiko bencana (PRB) di tingkat nasional ini. Dalam Munas Planas PRB dibahas mengenai pertanggungjawaban pengurus, kelembagaan, program kerja, hal-hal strategis terkait PRB, dan membentuk kepengurusan baru setelah pengurus yang lama dibubarkan. 

Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Planas PRB 2011-2014 memaparkan mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi Planas PRB. Beberapa kegiatan penting yang telah dilakukan Planas PRB antara lain: 
1. Membangun kanal Disaster Channel yang melibatkan BPPT, Skala, Tempo dan Asia Pacifik Alliance Disaster Management (APADM).
2. Menyusun buku 10 Tahun Tsunami Aceh yang melibatkan BNPB, Plan Indonesia, Dompet Dhuafa, Skala, HFI, WVI, AADMER dan Tempo. 
3. Menyusun buku refleksi 10 Tahun HFA. 
4. Menyusun buku kearifan lokal. 
5. Menyusun buku panduan pembentukan Forum PRB.
6. Menyusun buku pembelajaran Forum PRB.
7. Terlibat aktif dalam pembentukan APADM. 
Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pengurus Planas PRB 2011-2014 dan tantangan ini sekaligus menjadi pembelajaran penting dalam perjalanan Planas selama tiga tahun ini. Pertama, kejadian-kejadian bencana menunjukkan kecenderungan meningkat dengan percepatan yang melampaui masyarakat untuk meningkatkan kapasitas guna mengatasinya. Bahaya bencana hidrometeorologi semakin mendominasi kejadian bencana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara itu bahaya bencana geologi mendominasi dampak berupa kematian, kerugian harta benda, dan kehilangan aset-aset produktif.
Kedua, strategi pembangunan yang tidak sensitif terhadap risiko bencana melipatgandakan kerentanan dan sekaligus menjadi ancaman bencana. Ketiga, tata keloka penanggulangan bencana, khususnya di tingkat daerah masih perlu mendapat perhatian. Masih banyak ditemui adanya penyalahgunaan anggaran penanggulangan bencana untuk kepentingan pribadi-pribadi tertentu yang berujung kepada pengusutan oleh kepolisian dan kejaksaan. Keempat, Planas PRB belum berfungsi secara efektif. Kendala yang dialami Planas mencakup pemahaman tentang PRB yang berbeda-beda, program, keanggotaan, struktur dan pembiayaan. 
Beberapa peluang yang didapat Planas PRB adalah Planas PRB dan Forum PRB dipandang sebagai mekanisme yang relevan untuk mengadvokasikan isu-isu terkait dengan penanggulangan bencana maupun PRB. Sampai saat ini telah ada 17 Forum PRB di tingkat provinsi dan 25 Forum PRB di tingkat kabupaten/kota. Selain itu ada forum-forum yang berdasarkan bahaya bencana dan kepedulian yang sama, seperti Forum Perguruan Tinggi, Forum Kepualaun Flores Raya-Sumbawa-Lombok, Konsorsium Pendidikan Bencana, Jangkar Kelud, Pasag Merapi, dan lain-lain. 
Kesimpulan Planas PRB 2011-2014 adalah terlepas dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan yang dialami, kepengurusan ini telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dalam rangka mempertajam efektivitas kinerja Planas. Sebagai platform yang dibentuk guna mendorong pengarusutamaan PRB, hasil akhir yang ingin dicapai oleh banyak pihak tidak hanya pada program dan kinerja kelembagaa, melainkan juga pada aspek hasil dan dampak yang diharapkan. Di masa yang akan datang perlu butuh banyak perbaikan dan perombakan dalam rangka menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang yang ada, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas para pelaku kunci penanggulangan bencana sebagai komponen PRB. Rekomendasi yang diusulkan oleh Pengurus Planas PRB 2011-2014 adalah penguatan program kerja, perluasan keanggotaan, dan perombakan struktur.
Setelah secara aklamasi para peserta Munas Planas PRB ini menyetujui laporan di atas maka dilanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai kelembagaan dan program kerja. Program kerja yang diusulkan mencakup tiga aspek, yaitu jaringan, positioning, dan akuntabilitas. Sementara itu untuk kelembagaan Planas PRB ke depan direkomendasikan agar ada pengakuan resmi dari negara kepada Planas PRB, adanya dukungan pendanaan dari pemerintah dan non-pemerintah, menjamin dan memastikan keberlanjutan organisasi, hubungan Planas – Pemerintah – lembaga usaha adalah hubungan yang setara, Planas PRB sudah banyak mendapat pengakuan dari dunia internasional dan dijadikan pembelajaran oleh negara-negara lain, perlu ada kesepakatan tertulis antara Planas PRB dengan BNPB untuk mengatur hak dan kewajiban, perlu sekretariat yang profesional untuk memfasilitasi kerja-kerja Planas PRB, Forum PRB daerah masuk dalam Planas PRB tapi strukturnya adalah federatif-koordinatif. --- dp ---