Menuju Sulawesi Selatan Yang Tangguh Bencana Dengan Membentuk Klaster Logistik Daerah

JAKARTA - Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 24 Kabupaten/Kota termasuk salah satu provinsi dengan risiko bencana tinggi. Ancaman bencananya pun beragam, mulai dari gempa, banjir, tsunami, tanah longsor hingga kebakaran hutan dan abrasi. Sedangkan banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi. Sebagai provinsi dengan letak geografis yang strategis, masih segar di ingatan kita peranan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan bencana gempa bumi Sulawesi Barat pada awal tahun 2021. Dengan akses yang lumpuh di Mamuju, banyak bantuan dan tenaga penanganan bencana yang harus melewati Makassar untuk menuju ke daerah terdampak. 

Mengingat dua faktor penting yang telah disebutkan di atas, sudah seyogyanya Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi lebih tangguh dalam mendukung penanganan darurat bencana, terutama di wilayah Timur Indonesia, agar dapat berjalan dengan lebih cepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pelaku kebencanaan di bidang logistik, yaitu dengan membentuk klaster logistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Memperhatikan hal tersebut Tahun Anggaran 2021 Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan menetapkan Provinsi Selawesi Selatan sebagai lokasi pelaksanaan Pensamoingan pembentukan klaster logistik.

Kegiatan pendampingan pembentukan klaster logistik di Provinsi Sulawesi Selatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Juni 2021 di Gammara Hotel Makassar dengan mengundang OPD, lembaga usaha dan lembaga masyarakat di bidang logistik kemanusiaan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan panitia kegiatan berasal dari Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB dengan didukung oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat-rapat secara daring telah dilakukan enam kali sebelum kegiatan ini berlangsung untuk mematangkan konsep kegiatan dan menyusun draft Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang klaster logistik. Pertemuan ini merupakan akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk pencermatan akhir SK tersebut dan penyerahan secara simbolis kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan pembukaan diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, ucapan selamat datang dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan serta arahan dari Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Setelah pembukaan, dua paparan disampaikan oleh Bapak Surya Rahman dari Humanitarian Forum Indonesia dan Bapak Nimal Lahamang, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Selesai makan siang, semua anggota klaster logistik yang diundang kembali mencermati draft SK secara bersama. Setelah tidak ada lagi saran dan masukan, pihak BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan SK secara simbolis kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan didampingi oleh pihak BNPB. Dari 35 perwakilan OPD, lembaga usaha dan lembaga masyarakat yang diundang, 31 peserta hadir secara langsung di Gammara Hotel Makassar, sedangkan 10 peserta hadir secara daring. 

Dalam arahannya, Dra. Prasinta Dewi, MAP, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah, yang pembentukan klaster logistik daerahnya juga didampingi oleh BNPB, telah selesai menandatangani SK pembentukan klaster logistiknya. Beliau berharap keberhasilan ini dapat menular ke Provinsi Sulawesi Selatan bahkan menginspirasi daerah lain untuk membentuk klaster logistik secara mandiri. Kedua, beliau mengingatkan kembali bahwa peran utama ada di teman-teman daerah, bukan di pusat. Berjalan atau tidaknya klaster ini akan bergantung dari keaktifan pelaku logistik kebencanaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir, beliau berjanji akan mengevaluasi progres dan tindak lanjut kegiatan klaster ini dalam setahun kedepan, apakah sudah ada tindakan nyata dan pertemuan-pertemuan rutin, ataukah klasternya ‘mati suri’?

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Nimal Lahamang, M.Si menyampaikan bahwa setelah SK ditandatangani, nantinya para anggota klaster akan bertemu untuk mulai merumuskan program kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan kapan pertemuan para anggota akan dilaksanakan untuk pertama kali. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan juga berniat baik untuk menjaga keberlangsungan klaster logistik yang telah susah payah dibentuk ini.

Dengan risiko bencana tinggi di hampir semua wilayah di Indonesia, sudah menjadi keharusan bagi perangkat daerah di bidang kebencanaan untuk terus menerus meningkatkan kapasitas dan kelembagaannya agar mampu beradaptasi dengan kemungkinan makin tingginya frekuensi dan intensitas bencana alam dan nonalam di masa yang akan datang. 

Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan