Foto : Mencegah lebih baik daripada memadamkan ()
SEKAYU - Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Unit Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, melakukan FGD dalam rangka penyusunan pedoman pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat desa yang dihadiri Kepala Desa dan camat yg wilayahnya terdampak karhutla, Kepala Dinas, BPBD, TNI/Polri, dan SKPD terkait di kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (8/3).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Bupati Muba Beni Hernedi, yang juga dihadiri oleh Sekeretaris Daerah Drs.H Sohan Majid,MM, Asisten I,II,III, para staf ahli, Kepala Dinas Perkebunan Drs. Iskandar Syahrianto,MH, Sekeretaris Dinas Kehutanan H Sumatro S Sos MM selaku Plt.Kepala Dinas Kehutanan, dan Kepala BPBD Drs.Syafarudin.
Beni Hernedi mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Muba menjelaskan telah memiliki tim pencegahan dan posko-posko telah didirikan di daerah yang rawan kebakaran. Selanjutnya, BPBD harus selalu fokus, kalau terjadi kebakaran langsung berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan. "Tahun ini kami mau lebih siap,perilaku pembakaran ini adalah perilaku manusia yang membakar untuk membuka lahan baik itu di tanah yang legal atau di tanah ilegal dapat dari perorangan maupun perusahaan. Api membesar dan tidak terkendali sehingga menjadi bencana asap" ucap Beni. Mencegah lebih baik daripada memadamkan. "Mari kita bersama-sama dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan" tambahnya.
Motivasi masyarakat membakar lahan adalah faktor ekonomi, selain karena lebih murah dan mudah dilakukan bagi mereka untuk membuka lahan. Harus ada solusinya jika ingin masyarakat tidak membakar lahan, misalkan pemerintah menyediakan alat berat untuk membuka lahan, karena itulah salah satu mata pencaharian masyarakat ucap salah satu peserta diskusi yang dipandu oleh Eny Supartini, Kasubdit Perencanaan Siaga.
Selain itu,dukungan masalah air, peralatan, dan akses untuk melakukan pemadaman saat musim kering. Membangun Pos terpadu pemadaman, melibatkan TNI/Polri,Kecamatan, masyarakat dan perusahaan.
Selanjutnya BNPB melalui kegiatan penguatan kelembagaan guna mendorong masyarakat untuk lebih siaga dan siap menjadi garda depan dengan program Destana bertematis Karhutla untuk 5 desa di setiap provinsi di 7 provinsi yg rawan karhutla. Desa inilah yg diharapkan bisa menjadi daerah percontohan penanganan karhutla. Diharapkan lembaga lain termasuk perusahaan didorong juga bersinergi menguatkan desa desa yang potensi terdampak kebakaran dengan program CSR nya.
Semoga kedepannya masyarakat,pemerintah dan dunia usaha dapat bersinergi dan komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan.