Membangun Satu Masyarakat ASEAN yang Lebih Tangguh

SEMARANG – Tahun 2015 merupakan momen yang menentukan bagi ASEAN untuk memperkuat komunitas di kawasan regional. Integrasi wilayah telah membuka jalan bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan Produk Domestik Bruto gabungan senilai USD 2.6 Triliun pada tahun 2014, telah menjadikan sebagai daerah terbesar ke-7 di dunia dan terbesar ke-3 di kawasan Asia dengan total perdagangan yang meningkat hampir USD 1 Triliun dalam periode 2007 hingga 2014. Namun kenaikan tersebut terus-menerus terancam oleh meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana karena wilayah ini merupakan salah satu paling kawasan rawan bencana di dunia. ASEAN menderita kerusakan lebih dari USD 4.4 miliar setiap tahun rata-rata sebagai konsekuensi dari bahaya alam. Kejadian bencana selama periode 2004-2014 telah mengakibatkan kehilangan jiwa yang besar di kawasan ASEAN diantaranya adalah Gempa dan Tsunami Aceh Indonesia tahun 2004 (lebih dari 167.000 jiwa). Gempa Yogya tahun 2006 (lebih dari 5000 jiwa), Nargis siklon tropis 2008 di Myanmar (133 ribu jiwa), Topan Fenghsen Filipina 2008 (573 jiwa), Siklon Pepang (Parma) 2009 di Filipina (539 jiwa), Gempa Padang Indonesia (1.117 jiwa), Gempa & Tsunami Mentawai Indonesia 2010  (286 jiwa meninggal dan 252 jiwa hilang), Banjir Bandang di Wasior Indonesia, 2010 (158 jiwa meninggal dan 145 jiwa hilang), Letusan Gunung Merapi - Indonesia 2010 (353 jiwa meninggal) dan Haiyan Filipina (6.109 jiwa meninggal). Pada akhirnya ketahanan masyarakat di kawasan ASEAN yang perlu terus diperkuat untuk menghadapi risiko bencana yang ada. 
Belajar dari kejadian bencana di regional ASEAN selama ini bahwa pengalaman, kapasitas dan sumber daya penanggulangan bencana di masing-masing negara ASEAN berbeda satu dengan lainnya dan memberikan dampak kerugian ekonomi tidak hanya di wilayahnya namun juga terhadap negara-negara terdampak. Pasca kejadian Tsunami 2004 yang dampaknya terjadi di 14 negara, telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat perjanjian kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Pada tahun 2005, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) telah disepakati oleh para Menteri Luar Negeri di kawasan ASEAN. 
AADMER merupakan suatu persetujuan untuk melaksanakan penanganan bencana di tingkat regional ASEAN secara bersama, terpadu, konfrehensif dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dari siklus penanggulangan bencana. Program aksi yang akan dilaksanakan bersama oleh negara anggota ASEAN dalam bidang penanggulangan bencana untuk memperkuat kerjasama penanganan bencana, mulai dari pengembangan system peingatan dini, penanganan dalam tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana. ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) merupakan suatu badan ASEAN di bawah pilar sosial budaya yang berfokus pada pelaksanaan operasional AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response). 
Indonesia menyambut baik penunjukan keketuaan pada pertemuan ACDM ke-28 dan ke-29 yang telah diestafetkan dalam pertemuan ke-27 di Kamboja pada Desember 2015. Pertemuan ACDM 2016 dengan tema “One ASEAN Community for Better Resilience”, adalah forum pertemuan sepuluh negara ASEAN yang khusus membahas bidang penanggulangan bencana. Pertemuan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, peserta negara hadir pada pertemuan ini adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam, Australia dan Jepang. Pertemuan ACDM ke-29 pada tahun ini juga akan diselenggarakan pada bulan Oktober di Manado, Sulawesi Utara sekaligus memperingati hari Pengurangan Risiko Bencana sedunia. 
BNPB sebagai focal point penanggulangan bencana di Indonesia juga berharap, pertemuan ini dapat mewujudkan “One ASEAN One Response”. Disaster is everybody bussiness dan kita tidak pernah tahu bencana kapan akan terjadi. Sudah waktunya bagi ASEAN untuk mempromosikan peningkatan standar kualitas kerja melalui sertifikasi profesi dalam manajemen bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan di tingkat regional, sehingga kita bisa bekerja lebih baik dan berkontribusi lebih banyak di wilayah terdampak. Indonesia sejak tahun 2014, telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesional Penanggulangan Bencana (LSP PB) dan melalui momen ini, mengusulkan agar ASEAN segera memiliki standar sertifikasi profesi penanggulangan bencana dalam mendukung pelaksanaan AADMER.
Keikutsertaan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) sebagai badan koordinasi ASEAN untuk penanganan bencana telah menjembatani komunikasi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sebagai satu komunitas dalam mewujudkan “One ASEAN One Response”. Pada pertemuan ini juga disampaikan Perjanjian Host Country Agreement (HCA) antara Indonesia dengan AHA Centre yang telah dilaksanakan pada 23 Februari 2016 di Jakarta sebagai salah satu komitmen Indonesia untuk terus memperkuat AHA Centre agar berfungsi secara optimal sesuai dengan mandatnya.
“AHA Centre sangat mengapresiasi keketuaan Indonesia tahun 2016 dalam bidang penanganan bencana di kawasan ASEAN. Indonesia melalui BNPB tentunya banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menangani bencana untuk ASEAN mengingat banyaknya pengalaman Indonesia dalam menangani bencana”, ujar Said Faisal, Executive Director AHA Centre. 
Pemilihan Semarang sebagai tempat pertemuan ACDM ke-28, melihat berbagai best practice penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan oleh Jawa Tengah diantaranya,  keberhasilan dalam merespon erupsi Merapi (2010) dan penanganan bencana tanah longsor Banjarnegara (2014), telah terbentuknya 33 BPBD Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, proses realisasi hunian tetap (huntap) warga korban tanah longsor Dusun Jemblung ke Dusun Suren, Desa Ambal di Banjarnegara pada tahun yang sama (2014) dengan dukungan dari dunia usaha serta masyarakat secara langsung. Sistem koordinasi yang baik oleh pemerintah dan relawan saat terjadi bencana dan komitmen kuat pemimpin daerah dengan meletakkan regulasi pemerintah daerah yang mendukung penanggulangan bencana serta penyiapan struktur dan infrastruktur penanggulangan bencana, dimana juga akan diresmikan gudang logistik dan peralatan yang berada di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2016. 
Pertemuan ACDM 2016 di Kota Semarang sebagai media lesson learned and sharing experience. Selain pengalaman penanganan bencana Indonesia selama 10 tahun terakhir, penguatan program pengelolaan bencana, investasi pengurangan risiko bencana untuk mendukung program kemandirian ekonomi dan kesinambungan pembangunan sesuai RPJMN Indonesia periode 2015-2019 merupakan informasi berharga untuk delegasi negara lainnya. 
Agenda dalam ACDM 2016 dan Relevant Meeting adalah untuk mendukung ASEAN Vision 2025 on Disaster Management. Pertemuan yang dilaksanakan mulai tanggal 26-29 April 2016, diantaranya: The 28th Meeting ASEAN Coordinating on Disaster Management Meeting, The 5th Joint Task Force Meeting to Promote Synergy with other Relevant ASEAN Bodies on HADR, The 4th Meeting of Governing Board of The AHA Center dan ACDM Session on EAS Cooperation on Disaster Management serta pembahasan Working Group terkait Recovery, Preparedness and Response, Prevention and Mitigation, Knowledge and Innovation Management, dan Risk Assesment. The 3rd AADMER Partnership Conference yang juga rangkaian dari pertemuan pada ACDM ini, akan dihadiri negara-negara lainnya seperti Australia, China, India, Republik Korea, Jepang, Selandia Baru, Amerika dan Rusia yang turut meramaikan pertemuan di Kota Semarang. 
Delegasi Republik Indonesia pada ACDM 2016 ini dipimpin oleh Bernardus Wisnu Widjaja, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sedangkan sebagai Chair dalam persidangan ACDM adalah Dody Ruswandi, Sekretaris Utama BNPB. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo mengundang seluruh delegasi dalam acara “Gala Dinner” di Gedung Perdamaian pada 28 April 2016.

Dr. Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas