Masyarakat Terdampak Kabut Asap Akan di Evakuasi

25 Okt 2015 13:50 WIB

Dilihat 340 kali

Foto : Masyarakat Terdampak Kabut Asap Akan di Evakuasi ()

PALEMBANG- Musim kemarau yang panjang menyebabkan wilayah Sumsel rawan akan kebakaran dan hal ini sudah terbukti dengan banyaknya titik api yang terdeteksi melalui satelit NOAA18 dan Aqua/Terra Modis. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut maka menimbulkan asap yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari di bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan keamanan transportasi. Perkembangan hotspot di wilayah Provinsi Sumsel pada awal terjadinya kebakaran sampai saat ini hotspot terbanyak berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga hal ini menjadi prioritas dalam penanganan evakuasi.

Kabut asap tersebut mengganggu terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai sisi seperti polusi udara, gangguan kesehatan, gangguan lalu lintas baik darat, udara maupun perairan dan berdampak pada hubungan dengan negara tetangga. Mencermati perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan maka untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan bila kebakaran hutan dan lahan semakin meluas maka perlu adanya rencana evakuasi.

Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel Kolonel (Inf) Tri Winarno mengatakan saat diposko utama satuan tugas siaga darurat bencana Karhutla pada (25/10/2015), “rencana evakuasi akan dilakukan terutama di wilayah terdampak kebakaran, seperti di Ogan Komering Ilir, evakuasi akan dilakukan di rumah singgah dengan fasilitas adanya, AC/kipas, karpet, matras, palbed, tenaga kesehatan, obat-obatan, tabung oksigen, ambulan, logistik, tenaga sosial, satpol PP, tenaga Kebersihan, MCK, dan air Bersih. Evakuasi udara akan menggunakan heli dari Lanud di prioritaskan untuk pasien luka parah atau yang membutuhkan pertolongan segera sedangkan evakuasi melalui jalur laut untuk menghindar dari daerah yang terkena dampak asap sehingga mendapatkan kondisi yang lebih baik mengunakan KRI di Selat Bangka.

Harmensyah selaku Deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB mengatakan koordinasi sangat perlu terutama dalam rencana evakuasi, untuk itu diperlukan alat ISPU. Selain itu untuk menghadapi kondisi ekstrem tersebut, perlunya dibuatkan rumah singgah (adanya tabung oksigen) perlunya peran dari DINKES dan Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam penegakan hukum untuk daerah – daerah yang sudah terbakar agar tidak terbakar lagi, untuk efek jera yang membakar lahan/hutan agar ditangkap dan diespos ke media. Partisipasi tim satgas pemadaman karhutla harus selalu hadir pada rapat posko dan melaporkan hasil kerja guna mendapatkan laporan, sehingga kendala-kendala yang muncul dilapangan dapat diselesaikan bersama-sama.

Komando Tim Satgas Darat Letkol Inf Wahyu Hadi Soenaryo mengatakan posisi yang baru mengantikan mabes TNI, disebar pada 31 titik, penyebaran ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kebakaran. Operasi penegakan hukum harus dapat menangkap pelaku pembakaran. Lakukan operasi malam hari, untuk mencegah terjadinya pembakaran pada malam hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembakaran baru. Operasi dilakukan tidak secara monoton. Sedangkan perkembangan pada kegiatan blocking kanal terdapat di 2 lokasi di Muba dan Air Sugihan dimana susah dijangkau oleh pemadaman darat.

Sementara itu, Belmond dari Dinas Sosial mengatakan sudah menyiapkan tempat evakuasi di kota Palembang, sudah disiapkan tenaga psiko sosial, material permakanan sudah siap, Rumah singgah untuk tempat evakuasi terdapat di wilayah Kab OKI, KAB OI dan di Wilayah Kota Palembang yaitu asrama Haji dengan daya tampung sekitar 500 org dan Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) sebanyak 300 orang.

Sedangkan Ibu Resti dari Dinas Kesehatan mengatakan evakuasi dapat dilakukan diprioritaskan pada kepada masyarakat rentan, seperti anak-anak, bayi, ibu hamil dan lansia. “Tempat evakuasi merupakan ruang tertutup, dimana asap tidak masuk, ruang tersebut harus ber-ac”.(adi)

Penulis