Manfaat Data Kependudukan dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana
27 Nov 2014 06:10 WIB
Dilihat 334 kali
Foto : Manfaat Data Kependudukan dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana ()
Jakarta - Data dasar sangat penting dalam setiap tahapan dalam penanggulangan bencana. Data tersebut dapat bersumber dari hasil sensus penduduk dan survei skala besar, seperti Sensus Penduduk 2010 dan Potensi Desa 2011. Data-data ini kemudian diolah dan disajikan dengan tujuan untuk membantu penyusunan rencana dan analisis yang lebih tepat dalam menentukan jumlah populasi, termasuk kelompok rentan dan prasarana umum, yang terdampak bahaya. Pengolahan dan penyajian data tersebut terangkum dalam buku Inforgrafis Provinsi Wilayah.
Buku Infografis Provinsi Wilayah merupakan hasil kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan teknis UNFPA. Buku yang memuat gambaran visual dalam bentuk peta dan grafis wilayah provinsi di Indonesia meliputi tujuh sektor utama. Sektor utama tersebut antara lain kependudukan, ketahanan pangan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta bencana.
Di samping buku tersebut, kerjasama tripartite ini menghasilkan buku Panduan Nasional Penggunaan Data Kependudukan dalam Penanggulangan Bencana. Buku panduan ini memberikan panduan rinci tentang penggunaan data kependudukan dalam semua tahap penanggulangan bencana, dari pra, saat dan pasca bencana.
Penyusunan kedua buku ini terwujud atas dukungan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari UNFPA, UNOCHA, UNWFP, dan UNDP. Kerjasama multipihak ini sebagai terobosan dalam memanfaatkan data terintegrasi dari berbagai pihak demi kemanusiaan. Perwakilan UNFPA Jose Ferraris mengatakan bahwa buku infografis akan menyediakan data yang tepat dan cepat untuk BNPB dan pelaku kemanusiaan dalam kebijakan perencanaan dan analisis.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB mengatakan bahwa penyajian data dalam infografis dapat digunakan dalam penyusunan program kesiapsiagaan bencana atau pun dalam masa tanggap darurat. “Tidak ada rencana penanggulangan bencana yang sukses tanpa pemanfaatan data yang ada, seperti data kependudukan atau bencana”, tambah Sutopo.
Dalam mengenalkan kedua buku dengan topik data kependudukan dan penanggulangan bencana, BNPB dan BPS dengan dukungan UNFPA menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Peluncuran Buku Infografis Provinsi dan Panduan Nasional Penggunaan Data Kependudukan dalam Penanggulangan Bencana” yang berlangsung di Hotel Four Seasons, Jakarta, pada Kamis (27/11). Hadir pada seminar tersebut kementerian/lembaga terkait, lembaga PBB, dan lembaga non pemerintah, seperti MPBI, MDMC, PMI, ECB, dan Humanitarian Forum. (PHI)
Penulis