Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana

MATARAM, "Sistem Informasi Logistik diperlukan untuk mendukung agar bantuan bisa segera sampai ke daerah. Sesuai instruksi Bapak Wakil Presiden dalam Rakornas PB 2015, telah memerintahkan agar Dallas tempo 3 jam, logistik sudah sampai ke lokasi bencana." Demikian sambutan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, BNPB, Ir. Bambang Sulistianto, MM, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan Logistik pada Selasa (21/04) di Kota Mataram, Prov. NTB.

Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP, dalam kesempatan yang sama menambahkan, "Logistik merupakan salah satu simpul yang paling krusial dalam penanggulangan bencana. Media selalu menyoroti kecukupan logistik bagi para warga terdampak manakala suatu bencana terjadi."
Sektor logistik dan peralatan sangat memengaruhi 80% keberhasilan upaya penanggulangan bencana. Dalam semua fase menanggulangi bencana, baik itu tahap pra, pada saat, hingga pasca bencana membutuhkan logistik dan peralatan. " agar logistik dan peralatan yang ada di BNPB dan BPBD provinsi/kabupaten/kota selalu siap digunakan”, ujar Ir. Bambang Sulistianto, MM

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyoroti berbagai kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan. Hal-hal yang merintangi pengelolaan logistik dan peralatan di antaranya adalah: belum adanya pendataan yang baik untuk barang yang keluar masuk dari gudang logistik dan peralatan; beberapa peralatan tidak berada di tempat saat dilakukan pemeriksaan; perawatan peralatan masih kurang seperti penggantian aki, ketersediaan bahan bakar dan hal lainnya. Selain itu, beliau juga menemukan adanya gergaji mesin yang tidak berada di dalam mobil sehingga bisa menyulitkan manakala dibutuhkan; spesifikasi rantai gergaji ada yang diganti sehingga tidak mampu memotong pohon kecil; mobil operasional ada yang diganti ban-nya dengan ban vulkanisir sehingga bisa menghambat upaya pertolongan dan berbagai fenomena lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pengelola barang,  untuk perawatan dan pemeliharaan logistik dan peralatan yang telah diberikan kepada daerah hingga selalu siap pakai saat diperlukan. 

Melihat berbagai kondisi tersebut, Bapak Deputi mengingatkan perlunya ketertiban dalam pengelolaan logistik. Selain itu, diharapkan bisa terjalin sinergi mulai dari gudang BNPB ke provinsi hingga kabupaten dan kota. Guna keperluan ini, maka dikembangkan sistem informasi logistik dan peralatan yang memanfaatkan teknologi pemindai bar code dan akan membantu BNPB dan BPBD dalam mencatat barang yang keluar masuk gudang.  Keperluan dan ketersediaan logistik dan peralatan hendaknya berdasarkan dari rencana kontijensi. Dalam rancangan tersebut, bisa diketahui jumlah kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan di suatu daerah. Apabila bencana terjadi, maka BNPB akan membantu 20% dari total kebutuhan yang ada. Selain itu, bantuan logistik akan didatangkan dari kabupaten/kota sekitar dan apabila masih kurang bisa didatangkan bantuan dari provinsi.

BNPB dalam tahun-tahun mendatang, akan membangun 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di enam lokasi berbeda di enam pulau-pulau besar. Keberadaan UPT tersebut untuk mendukung satu provinsi bila mengalami kekurangan bantuan.  Apabila hal tersebut terjadi, maka dukungan akan didatangkan dari UPT terdekat dan kemudian apabila masih juga kurang akan didatangkan bantuan tambahan yang diambil dari gudang BNPB.
Mengingat sifat bantuan logistik yang memiliki masa kadaluarsa, maka bantuan sejumlah 20% dari BNPB tersebut bisa digunakan untuk pelatihan atau sebagai bantuan ke kabupaten/kota lain yang membutuhkan. (Dew)