LAPOR Sebagai Sarana Pengaduan Online Rakyat

29 Sep 2015 09:30 WIB

Dilihat 340 kali

Foto : LAPOR Sebagai Sarana Pengaduan Online Rakyat ()

Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasojo menyatakan bahwa Pertemuan akbar Pengelola LAPOR ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dengan konsep Nawacitanya dan Bagaimana pelayanan publik ini ditingkatkan merupakan fokus Presiden Jokowi. LAPOR merupakan aplikasi yang membanggakan karena 50% dari pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat. “Rencananya, 5 pertanyaan dari masyarakat akan dijawab langsung oleh Presiden Jokowi di Istana,”tambahnya. Sedangkan peserta pertemuan adalah perwakilan seluruh kementerian, Polri, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dll. LAPOR adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.Hingga April 2015, LAPOR telah digunakan oleh lebih dari 290.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. Pertemuan Akbar Pengelolaan Pengaduan Nasional diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana alur dan mekanisme pengelolaan aspirasi pengaduan di instansi pengelola pengaduan masyarakat; tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat; langkah untuk optimalisasi pengelolaan dan aspirasi pengaduan di instansi pengelolan pengaduan masyarakat; dan pengalaman instansi pengelola pengaduan dalam memanfaatkan sistem LAPOR.

Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman RI dengan narasumber adalah Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Asdep pada Deputi Pelayanan Publik KemenpanRB, Asdep Pengaduan Masyarakat Kemensetneg, Komisioner Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, dan BPJS Kesehatan. BNPB sendiri sudah menjawab 33 laporan dari masyarakat sebanyak 45 laporan yang masuk ter-LAPOR. Dan saat ini sedang proses empat pengaduan dari masyarakat.

Penulis