Kunjungi Sintang, Kepala BNPB Sampaikan Bantuan dan Langkah-langkah Penanganan Banjir Kalimantan Barat
10 Nov 2021 17:21 WIB
Foto : Kondisi banjir di Tugu Simpang Lima Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (9/11). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Danung Arifin)
KABUPATEN SINTANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito melakukan kunjungan kerja meninjau kondisi lapangan dan penanganan banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (9/11).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ganip Warsito menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1,5 miliar guna percepatan penanganan banjir yang melanda di empat Kabupaten di Kalimantan Barat. Adapun rinciannya adalah 500 juta guna mendukung penanganan banjir di Kabupaten Sintang, 500 juta diberikan kepada Kabupaten Malawi, 250 juta untuk Kabupaten Sekadau dan 250 juta untuk Kabupaten Sanggau.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB kepada Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dan Kalaks BPBD Kabupaten Malawi. Sedangkan untuk Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau telah diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah, yang mewakili Kepala BNPB pada Senin (8/11).
Di samping itu, BNPB sebelumnya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan peralatan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah, masker KF94 5.000 lembar, tenda pengungsi 2 set dan perahu polyethylene 2 buah.
Kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, BNPB juga menyerahkan bantuan lain berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah dan masker KF94 5.000 lembar.
Pada kesempatan tersebut, Ganip juga memberikan kiat-kiat dan strategi yang dapat digunakan guna percepatan penanganan banjir di beberapa wilayah Kalimantan Barat.
Dari kejadian-kejadian itu, Ganip memahami bahwa bencana banjir yang terjadi di empat wilayah di Kalimantan barat itu dipicu oleh faktor cuaca, yakni tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Sungai Kapuas. Kendati demikian, Ganip mengatakan bahwa kejadian banjir yang merupakan jenis bencana hidrometeorologi basah tersebut seharusnya dapat dicegah dengan berbagai upaya.
Upaya itu menurut Ganip antara lain tata kelola ruang yang baik dan benar dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dan memahami tentang pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan.
“Kalau kita melihat dan mengevaluasi itu, maka bencana hidrometeorologi sebenarnya bencana yang bisa kita cegah. Dengan apa? dengan penggunaan ruang hidup yang benar, kemudian perilaku masyarakat kita yang memahami tentang penggunaan alam dan seisinya itu untuk kehidupannya,” jelas Ganip.
Di samping itu, Ganip juga mengingatkan bahwa pada bulan November hingga Februari sebagian besar wilayah di Tanah Air mengalami fenomena La Nina, yang mana hal itu dapat memicu terjadinya peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen.
Melihat adanya fenomena La Nina yang dapat memicu terjadinya bencana itu, BNPB telah beberapa kali mengingatkan dan memberikan imbauan kepada pemangku kebijakan agar mengambil langkah pencegahan, mitigasi, meningkatkan kapasitas dan mengantisipasi sehingga dampak risiko bencana dapat dicegah dan dikurangi.
“BNPB sejak dari awal telah mengingatkan para BPBD untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana hidrometeorologi basah dengan mitigasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kita harus siaga terus,” kata Ganip.
Ganip menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo, bahwa dalam menghadapi bencana yang paling penting adalah mitigasi dan pencegahan. Dua hal itu dapat dilakukan melalui sinergitas berbagai komponen baik dari pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut ‘Pentaheliks,.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dalam menghadapi bencana yang penting yang utama adalah pencegahan atau mitigasi,” jelas Ganip.
“Unsur pentaheliks harus terus bersinergi dan berkolaborasi dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat bencana maupun paskabencana,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dalam upaya penanganan darurat seperti yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang beserta unsur Forkopimda, maka Ganip memberi arahan agar upaya penyelamatan korban menjadi hal yang harus diutamakan kemudian pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.
“Yang penting adalah penyelamatan korban. Masyarakat, nyawa yang diutamakan. Kemudian kebutuhan dasar yang diutamakan,” kata Ganip.
Usai menyerahkan bantuan dan memberikan arahan, Ganip kemudian menyempatkan diri meninjau lokasi terdampak banjir di Kota Sintang yang didampingi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Bupati Kabupaten Sintang Jarot Winarno, Dandim Sintang Kolonel Inf Kukuh Suharwiyono dan unsur perangkat pemerintah Kabupaten Sintang.
Bencana banjir yang hingga kini masih melanda Kabupaten Sintang itu telah berdampak di 12 kecamatan. Sebanyak 140.468 jiwa terdampak banjir tersebut dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia.
BPBD Kabupaten Sintang mencatat bahwa ada kurang lebih 35.117 unit rumah yang terendam banjir hingga 300 sentimeter, 5 unit jembatan rusak berat dan beberapa sarana prasarana lainnya juga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir selama 30 hari terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021.
Kondisi hingga hari ini Selasa (9/11) ketinggian air naik kurang lebih 5-7 sentimeter akibat hujan masih terjadi di wilayah hulu. BPBD Kabupaten Sintang mencatat ada 32 titik pengungsian, akan tetapi lebih banyak warga yang memilih mengungsi ke tempat saudaranya masing-masing. Sementara itu 24 titik dapur lapangan juga telah didirikan guna menyuplai kebutuhan dasar pangan bagi para warga terdampak.
Di samping itu, beberapa posko lapangan juga tersebar di 5 titik yang meliputi Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang.
Masih tingginya muka air yang merendam wilayah termasuk ruas jalan nasional menyebabkan mobilisasi terhambat. Beberapa gardu PLN juga masih terendam sehingga ada wilayah yang masih tidak dapat dialiri listrik. Selain itu, salah satu penyedia layanan sinyal telekomunikasi juga belum sepenuhnya lancar akibat menara BTS terendam banjir.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
