Koordinasi Kesiapsiagaan Sukarelawan Menghadapi Potensi Erupsi Gunung Merapi
13 Nov 2020 19:00 WIB
Foto : Suasana pos penampungan warga kelompok rentan yang telah dievakuasi ke Kantor Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. (Admin BNPB)
YOGYAKARTA – Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meningkat. Situasi ini mendorong Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) meningkatkan status aktivitas dari level II menjadi level III pada 5 November 2020 lalu.
Kondisi tersebut disikapi secara cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). BPBD di empat kabupaten, yakni Boyolali, Klaten, Magelang dan Sleman, telah mengevakuasi dengan prioritas kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut berasal dari dusun-dusun yang direkomendasikan BPPTKG untuk dievakuasi ke tempat aman.
Para warga dari beberapa dusun tersebut ditampung di tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) dengan menerapkan protokol Kesehatan. Tempat penampungan ini telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama atau sister village. Di samping itu, pemerintah desa yang dibantu dengan sukarelawan atau relawan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka.
Dalam penanggulangan bencana, relawan memiliki peran yang sangat penting yaitu mendukung penyelenggaraan penanganan di lapangan. Hal tersebut telah ditunjukkan seperti pada dukungan dapur umum lapangan maupun logistik bantuan.
Konteks tersebut menguatkan pada slogan ‘Penanggulangan Bencana adalah Urusan Bersama.’ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu mendorong berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam kesiapsiagaan, khususnya menghadapi potensi letusan Gunung Merapi.
BNPB melalui Deputi Bidang Pencegahan menindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi antar relawan untuk mengkomunikasikan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan memimpin langsung koordinasi tersebut di Yogyakarta, pada Kamis (12/11).
Lilik menyampaikan, hal penting yang perlu diingat adalah perlunya perencanaan yang matang, seperti persiapan mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dengan skenario terburuk disesuaikan dengan informasi yang disampaikan oleh BPPTKG.
“Kesiapan relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi yang hadir dalam koordinasi hari ini perlu diapresiasi. Namun, kita tetap perlu menyiapkan sebuah perencanaan yang baik. Rencana kontingensi yang dimiliki harus siap diaktivasi menjadi rencana operasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, informasi bersumber dari satu pintu, yaitu BPPTKG, sehingga informasi yang simpang siur atau hoaks tidak meresahkan masyarakat,” tambah Lilik.
Salah satu perwakilan dari Pasag Merapi, Sukiman, menyampaikan bahwa hingga saat ini warga Merapi masih mampu menangani secara mandiri.
“Pemerintah pusat tidak perlu turun langsung secara terburu-buru, kami masih mampu menghadapi secara mandiri. Tunggu hingga kami melambaikan tangan, memohon pertolongan, baru kemudian turun tangan,” ujar Sukiman.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan organisasi relawan sepakat terhadap penerapan prosedur kesehatan dan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Mereka yang akan membantu harus dipastikan aman sehingga tidak menimbulkan penularan virus kepada warga yang akan dibantunya.
Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan daerah terutama relawan dalam menghadapi potensi erupsi Merapi. BNPB, BPBD DIY dan Provinsi Jawa Tengah sifatnya hanya mendukung dan mendampingi. Tindak lanjut dari koordinasi ini diharapkan desk relawan dapat diaktifkan guna memetakan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya sehingga alokasinya menjadi tepat sasaran.
Hadir dalam pertemuan ini Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan berbagai organisasi kerelawanan yang ada di wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang juga mewakili Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali.
Kesiapan Tempat Evakuasi Aman Covid-19
Warga yang tercatat dalam kelompok rentan telah dievakuasi terlebih dahulu. Pemerintah antar desa telah membuat kesepakatan tempat warga harus mengungsi. Ini menjadi bagian dari sister village dalam penanggulangan bencana.
Hal tersebut ditunjukkan ketika warga kelompok rentan dari Dusun Badadan I, Desa Paten, diterima oleh Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sekretaris Desa Banyurojo Agus Firmansah menyampaikan pihak desa siap menerima mereka sejak hari pertama kedatangan para warga. Penerimaan di TEA ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Beberapa langkah diterapkan pihak desa penerima sehingga mata rantai penularan Covid-19 tidak terjadi.
“Desa Banyurojo menerima rombongan dari pengungsi Desa Paten, Dusun Badadan I tepatnya hari jumat (6/11) pukul 10 pagi, kami menerapkan protokol kesehatan ketika mereka datang ke sini,” ujar Agus yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Pengungsian, pada Rabu lalu (11/11).
Ia menceritakan saat para warga tiba, mereka melakukan prosedur seperti cuci tangan, pengukuran suhu tubuh hingga rapid test
“Cuci tangan, mengukur suhu, cek rapid test secara bertahap semua para pengungsi. Di situ para pengungsi mengikuti dengan tertib dan memasuki ruangan yang telah dipersiapkan,” katanya.
TEA yang berada di kompleks Kantor Desa Banyurojo ini juga dilengkapi dengan dapur umum lapangan, gudang logistik hingga pos kesehatan. Warga yang ada terlayani dengan dibantu para relawan yang telah menjalani rapid test dan aman.
Sementara itu, di TES Desa Glagaharjo juga menerapkan hal serupa dalam penerimaan para warga dari desa tetangga, Kali Tengah Lor. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto menyampaikan, untuk memenuhi protokol kesehatan, pihaknya memastikan langkah cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ia menambahkan bahwa wilayahnya daerah hijau atau tidak ada kasus Covid-19.
“Di dalam barak kita buat sekat-sekat untuk para pengungsi, tadinya barak cukup 350 jiwa sekarang hanya diisi 150 jiwa untuk memenuhi protokol kesehatan,” tambahnya, Kamis (12/11).
Joko menambahkan bahwa BPBD tak hanya mengevakuasi kelompok rentan, tetapi juga sebagian hewan ternak. Sejumlah hewan ternak berupa sapi telah dievakuasi ke pos penampungan hewan tak jauh dari TES Desa Glagaharjo.
Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
