Komisi VIII DPR RI Apresiasi Semangat Gotong Royong Dalam Tanggap Darurat Semeru
12 Des 2021 03:05 WIB
Foto : Kunjungan Komisi VIII DPR RI di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/12). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Dume Sinaga)
LUMAJANG – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penanganan darurat bencana awan panas guguran Gunung Semeru pada akhir minggu lalu. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, S.Pt. saat berkunjung ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (10/12).
Berada di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru, Yandri mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran petugas posko untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah erupsi. Di samping itu, apresiasi juga ditujukan kepada segenap perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta semua pihak, khususnya para relawan, yang berada di lapangan untuk membantu warga yang kehilangan keluarga, tempat tinggal atau pun terdampak material vulkanik.
“Ini sangat luar biasa karena sifat sosial dan gotong royong dari para relawan sangat tinggi,” tambah Yandri di Posko yang berlokasi di Kecamatan Pasirian, Lumajang.
Keterlibatan dalam penanganan darurat ini tidak terlepas dari peran para relawan yang berkarya di lapangan, baik dalam pencarian dan pertolongan, pelayanan kepada masyarakat terdampak, maupun bantuan logistik.
Hal senada disampaikan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi yang mendampingi rombongan ke beberapa pos pengungsian di wilayah Lumajang.
“Terima kasih kepada relawan yang sudah hadir memberikan bantuan tenaga waktu dan materinya dalam penanganan bencana Semeru,” ujar Prasinta.
Respons Semeru ini menunjukkan kolaborasi pentaheliks sangat nyata dalam penanggulangan bencana Indonesia. Di lapangan terlihat banyaknya donasi dan personel dengan keahlian tertentu dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga usaha. Sinergi multipihak juga tampak dari hadirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik tingkat kabupaten, kota dan provinsi dari beberapa wilayah di luar Jawa Timur.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
