Keterlibatan Pentaheliks Memulihkan Sektor Ekonomi Masyarakat Pascabencana
30 Jun 2021 02:42 WIB
Foto : Olahan madu yang merupakan produk usaha masyarakat Kabupaten Lombok Utara sebagai strategi pemulihan pascabencana. (Istimewa)
JAKARTA – Bencana di wilayah Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar, tak hanya pada jatuhnya korban jiwa tetapi kerugian harta benda. Banyak sektor terpengaruhi oleh peristiwa alam dan nonalam yang berujung pada krisis dan bencana. Salah satu sektor yang terdampak bencana yaitu ekonomi masyarakat.
Pemulihan sektor ekonomi masyarakat pascabencana menjadi perhatian pemerintah, khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena tantangan yang dihadapi masyarakat sangat besar, seperti hilangnya aset, pasar, maupun sumber daya lain. BNPB menekankan bahwa keterlibatan dan dukungan pentaheliks menjadi salah satu pendorong kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.
Menurut Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nelwan Hararap, pemulihan sektor ekonomi tersebut membutuhkan kolaborasi multipihak. “Kemitraan antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam bergotong royong menuntaskan permasalahan kemanusiaan, khususnya dalam kebencanaan,” ujar Nelwan pada diskusi dengan topik Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak di Wilayah Pascabencana, Selasa (29/6).
Ia melihat e-commerce yang sudah mapan, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dapat menjadi mitra untuk mendekatkan pasar dan rantai pasok kebutuhan di daerah pascabencana. Kolaborasi tersebut tetap dilakukan dengan mengembangkan sumber daya yang ada di wilayah terdampak bencana.
Di sisi lain, Nelwan menambahkan bahwa model pemulihan ekonomi pascabencana perlu menekankan pada kemitraan yang sejajar antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam setiap tahap-tahap program pemulihan harus terjadi, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ramadi menyampaikan bahwa pemulihan usaha diprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak bencana. Ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar domestik.
Sektor usaha yang telah dibantu Kementerian Koperasi dan UKM meliputi sektor perdagangan, jasa, makanan dan minuman, kerajinan dan kreatif (meubel, anyaman bunga rias), fashion, kesehatan dan pertanian.
Masih dari dukungan pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memiliki strategi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibaningsih menyampaikan pihaknya selalu berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha baru industri kecil dan menengah, seperti e-smart industri kecil menengah.
Pada diskusi yang digelar secara daring dan luring ini beberapa masukan dalam pemulihan sektor ekonomi masyarakat pascabencana. Masukan tersebut antara lain keterlibatan empat bank BUMN maupun corporate social responsibility BUMN untuk pendampingan ekonomi di wilayah terdampak bencana, serta dukungan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil dan menengah di daerah.
Diskusi ini dimotori Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Dalam diskusi setengah hari ini, BNPB menghadirkan perwakilan pentaheliks dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan BPBD provinsi, kabupaten dan kota beberapa wilayah.
Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB
