Kerja sama BNPB dengan MDMC dan Hizbul Wathan Implementasikan SPAB Secara Masif
20 Jun 2020 01:03 WIB
Foto : Penandatanganan PKS antara BNPB-MDMC-Hizbul Wathan untuk pengimplementasian SPAB secara masif di BPBD DIY pada Jumat (19/6). (BNPB)
JAKARTA -
Edukasi kebencanaan merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai hingga saat
ini. Kebijakan terhadap edukasi kebencanaan ini sudah diinisiasi sejak 2012
lalu melalui Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SPAB).
Data InaRISK
yang terintegrasi dengan Dapodik-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat
lebih dari 75% sekolah di Indonesia berada di daerah rawan bencana. Kondisi ini
mendorong BNPB dan berbagai pihak untuk mengakselerasi penerapan SPAB sehingga
satuan pendidikan aman untuk generasi penerus bangsa dapat terwujud. Salah satu
upaya tersebut dilakukan BNPB yang bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster
Management Center (MDMC) dan Hizbul Wathan (HW).
Kolaborasi
di bidang edukasi bencana ini terselenggara melalui penandatanganan perjanjian
kerja sama (PKS) ketiga pihak di Kantor BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, pada
Jumat (19/6). PKS bertujuan untuk pengimplementasian SPAB melalui kegiatan
Kepanduan Hizbul Wathan.
Kerja sama
ini akan berlangsung selama dua tahun. Kerja sama mencakup implementasi
bimbingan teknis (bimtek) dan penyusunan materi bimtek, dimulai dari modul,
petunjuk teknis hingga buku saku untuk pembelajaran murid di sekolah
Muhammadiyah, khususnya peserta didik kepanduan Hizbul Wathan. Adapun outcome
yang diharapkan paska kerja sama ini yakni MDMC dan HW dapat mengadopsi secara
mandiri SPAB berbasis HW di seluruh sekolah Muhammadiyah di Indonesia.
Dalam
kesempatan itu, Direktur Mitigasi BNPB Johny Sumbung menyampaikan bahwa langkah
konkret dapat terlaksana setelah penandantanganan PKS implementasi SPAB ini.
“Sinerginitas
BNPB dengan para pihak dapat mendorong penerapan SPAB secara berkelanjutan
sehingga menjadi upaya mitigasi bencana untuk warga sekolah/peserta didik,”
ucap Johny.
Sementara
itu, MDMC menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Ini merupakan
langkah bersama dalam upaya mitigasi bencana. Sedangkan Ketua Kwartil Pusat HW
Ramanda Muhcdi menyatakan,” Penanganan kebencanaan perlu diintegrasikan dalam
kegiatan-kegiatan kepanduan sehingga bentuk kerja sama ini harus dilakukan
sesegera mungkin paska penandatangan.
Kegiatan
kolaborasi ini dihadiri juga Kepala Pelaksana BPBD D.I. Yogyakarta, Ketua MDMC,
pengurus pusat baik dari MDMC, dan Hizbul Wathan, dan perwakilan dari
fasilitator nasional SPAB.
Raditya Jati
Kepala Pusat
Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB