Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Kepala BNPB Tindaklanjuti Perintah Presiden Bangun Sekat Kanal di Kalimantan Tengah

Dilihat 346 kali
Kepala BNPB Tindaklanjuti Perintah Presiden Bangun Sekat Kanal di Kalimantan Tengah

Foto : Kepala BNPB Tindaklanjuti Perintah Presiden Bangun Sekat Kanal di Kalimantan Tengah ()

BANJARMASIN - Presiden RI, Joko Widodo, saat mengunjungi lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada Rabu (23/9) menegaskan bahwa pencegahan lebih efektif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sekat kanal (canal blocking) adalah cara yang efektif mencegah kebakaran karena gambut akan terus basah dan air tersedia. Hotspot di Kalimantan Tengah pada Kamis (24/9) pagi tercatat 1.508 titik. Hotspot terkonsentrasi di Pulang Pisau 616 dan Kapuas 366. Asap yang ditimbulkan pekat dan luas. Oleh karena itu Presiden RI memerintahkan Kepala BNPB, Willem Rampangilei, untuk segera memadamkan api dan mengatasi asap di Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti arahan Presiden RI tentang penanggulangan darurat asap di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah tersebut, maka Kepala BNPB langsung memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Panglima TNI, Pangdam Mulawarman, Pangdam Tanjungpura, Kementerian LHK, Bupati Pulang Pisau, Sekda Kalsel, SKPD dan lainnya di Banjarmasin pada 24 September 2015 pukul 21.30 WITA. Hasil Rakor adalah: 1). Melaksanakan pembangunan sekat kanal di daerah Jabiren Raya dan Sebangau Kuala pada Jumat (25/9). 2). TNI akan menyiapkan 1 batalyon Zeni dan excavator untuk pembangunan sekat kanal. Alat berat akan ditambah dari Kementerian PU Pera dan swasta. 3). Kementerian LHK mendukung alat-alat pompa untuk pemadaman. 4). BNPB menyiapkan dana siap pakai untuk pembangunan sekat kanal. Kepala BNPB juga telah menginstruksikan perkuatan tambahan personil TNI, helikopter water bombing dan menyiagakan pesawat tambahan untuk hujan buatan dalam operasi darurat asap. Saat ini Kepala BNPB masih berada di Kalimantan Tengah untuk memimpin pendampingan kepada Pemda. Para pejabat eselon 1 dan 2 BNPB telah disebar ke 6 provinsi untuk membantu pendampingan pemda, baik pendampingan manajerial, pendanaan, logistik peralatan, dan akuntabilitas dan tertib administrasi. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
Penulis


BAGIKAN