Frans Demo mengatakan, "melalui kunjungan ini, jurnalis VOA berharap
dapat belajar mengenai sistem pendataan dan informasi kebencanaan serta
bagaimana mekanisme kerja BNPB, khususnya Pusdatinmas, selama ini. Di samping
itu, kata dia, peserta juga ingin mengetahui bagaimana Indonesia sebagai negara
yang termasuk rentan bencana, mempersiapkan diri menghadapi berbagai potensi
risiko.
Kapusdatinmas BNPB,
Sutopo Purwo Nugroho mengatakan posisi Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan
lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan beriklim tropis;
sehingga menjadikan sebagian besar wilayahnya rawan mengalami bencana alam.
Jumlah korban bencana pun tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang 2012 terdata
sebanyak 730 kejadian bencana, berdasarkan data laporan evaluasi penanggulangan
bencana.
Menurut Sutopo, sesuai dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor
8 Tahun 2008 tentang BNPB, lembaga ini memegang komando utama dalam
penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana secara garis besar meliputi
beberapa tahap, yaitu: tanggap darurat (response phase),
rekonstruksi dan rehabilitasi, preventif dan mitigasi, dan kesiapsiagaan (preparedness). Dengan besarnya
tanggung jawab tersebut, upaya penanggulangan bencana perlu didukung sistem
informasi yang memadai. Program pendidikan dan kesiapsiagaan juga memainkan
peran penting.
BNPB, lanjut
Sutopo, secara periodik melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan
kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk dalam bentuk simulasi penyelamatan
diri. Program ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat,
terutama yang berdomisili di sekitar kawasan rawan bencana, baik di kawasan
pesisir pantai maupun di darat.
Sementara itu, dalam
penyebaran informasi kebencanaan, peran unit Hubungan Masyarakat (Humas) diakui
sangat penting hubungannya dengan instansi Penanggulangan Bencana pemerintah,
Ormas, LSM dan masyarakat. Pentingnya penyebaran informasi kebencanaan perlu
disebarkan menjangkau sebanyak mungkin orang. Informasi yang disampaikan harus akurat
dan jelas agar masyarakat yang menerima informasi dapat mengambil respons yang
tepat. Respons yang tepat seringkali berkaitan dengan keselamatan jiwa dan
kehidupan. BNPB terus berupaya memperbaiki sistem penyebaran informasi yang
paling baik di tingkat regional, nasional, dan masyarakat. Penggunaan berbagai
saluran komunikasi sangat perlu untuk memastikan agar sebanyak mungkin orang
diberi peringatan ketika terjadi risiko, sekaligus menghindari terjadinya
kegagalan penyampaian informasi.
"Masyarakat harus
memahami bahaya yang mengancam mereka. mematuhi peringatan yang diberikan, dan
mengetahui bagaimana mereka harus bereaksi. Juga penting bahwa rencana
penanganan bencana dilaksanakan secara tepat, serta sudah dilakukan dengan baik
dan sudah teruji,”papar Sutopo.