ISO Landslide Early Warning System

KYOTO - Pada hari Rabu (9/3) bertempat di Kihada Hall, Uji Campus, Kyoto University, Jepang, perwakilan negara Indonesia mengajukan proposal ISO LEWS di dalam acara International Consortium on Landslides (ICL) Symposium Kyoto yang berlangsung pada 9 - 11 Maret 2016. Proposal ISO LEWS ini sebagai upaya Indonesia mengusulkan LEWS menjadi Standar ISO. International Consortium on Landslides (ICL) berdiri pada tahun 2001 dan saat ini memiliki 80 anggota dari 50 negara (http://icl.iplhq.org/category/home-icl/). ICL merupakan salah satu program strategis dari United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) UNESCO khususnya dalam pengurangan risiko bencana longsor. Sejak tahun 2011, UNESCO menetapkan Pusat Unggulan Dunia dalam Pengurangan Risiko Bencana Longsor (World Center of Excellence on Landslide Disaster Reduction) dimana UGM telah 2 kali terpilih pada tahun 2011-2014 dan 2014-2017 (http://iplhq.org/category/iplhq/world-centre-of-excellence-wcoe/) Sebagai salah satu dari 15 pusat unggulan dunia, UGM mempresentasikan karya dan terobosan dalam pengurangan risiko bencana longsor. Pada ICL Symposium tahun 2016 ini, Prof. Dwikorita Karnawati dan Dr. Teuku Faisal Fathani mengangkat upaya UGM bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengajukan proposal ISO tentang Sistem Peringatan Dini Bencana Gerakan Tanah. Penerapan sistem peringatan dini sejalan dengan Kerangka Aksi Sendai 2015-2030 dengan 4 (empat) prioritas dalam pengurangan risiko bencana. Dimana prioritas ke-4 menekankan peningkatan kesiapsiagaan untuk dapat merespon bencana secara efektif, yaitu dengan menerapkan sistem peringatan dini sederhana berbiaya murah dan meningkatkan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana alam di tingkat lokal dan nasional. Menurut UNISDR (2006) suatu sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur kunci yang saling terkait, mulai dari (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) penyebarluasan dan komunikasi, hingga (4) kemampuan merespons. Selanjutnya UGM bersama BSN dan BNPB merumuskan tujuh sub-sistem utama khusus untuk peringatan dini bencana gerakan tanah yaitu: penilaian risiko; sosialiasi; pembentukan tim siaga bencana; pembuatan panduan operasional evakuasi; penyusunan prosedur tetap; pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan system peringatan dini gerakan tanah. Rektor UGM juga memaparkan bahwa sejak 2007, UGM telah mengaplikasikan konsep ini di 40 kabupaten/Kota di 20 propinsi di Indonesia, dan juga di Myanmar. Dalam menerapkan konsep tersebut, UGM bekerjasama dengan Pemerintah Pusat (BNPB, Kemendesa) dan Daerah (BPBD). Di samping itu sistem peringatan dini gerakan tanah ini juga telah diterapkan di lokasi kerja PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Medco Internasional, PT. Arutmin, PT. Inco Sorowako dan di PT. Freeport Indonesia. Proposal dari UGM-BSN-BNPB mendapat tanggapan positif dari para anggota ICL dan sebagai lembaga internasional d ibawah UN-ISDR, UNESCO selanjutnya ICL memberikan komitmen untuk mengawal proses pengajuan ISO Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah yang akan menjalani proses di lembaga ISO selama 36 bulan ke depan.