Instruksi Presiden dari Lapangan Tangani Karhutla

JAKARTA - Presiden Jokowi melihat langsung beratnya kondisi lapangan dalam kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada tanggal 23 dan 24 September 2015. Presiden menyaksikan bahwa kebakaran lahan dan hutan terjadi di lahan gambut, meliputi areal yang luas. Saat Presiden di tengah lahan gambut yang terbakar luas, bermunculan api dari bawah permukaan tanah hanya dalam waktu lima menit. Hal ini menunjukan bahwa ada sumber api di bawah permukaan gambut yang menjadi api saat area terbuka dan tersedia cukup oksigen di permukaan lahan. Di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat luas areal kebakaran mencapai seluas 26.664 Ha dan semakin meluas. Presiden menginstruksikan agar masalah ini harus diselesaikan sesegara mungkin. Menurut Presiden : “Satu satunya cara untuk mengatasi persoalan kebakaran di lahan gambut hanya dengan pencegahan, menjaga ekosistem gambut”. Akan tetapi, terhadap lahan yang sedang terbakar dan semakin meluas harus segera diambil langkah. Dalam rapat di tengah medan berat tersebut ditegaskan Presiden untuk secepat-cepatnya memadamkan api dengan pembasahan gambut, dimana pembasahan (re-wetting) pada prinsipnya merupakan bagian dari langkah tata kelola ekosistem gambut. Di lokasi kejadian, Kabupaten Pulang Pisau, terdapat Sungai Kahayan, yang dapat menjadi sumber air untuk memadamkan api. Harus dilakukan tata kelola air Sungai Kahayan dalam upaya re-wetting lahan gambut yang sedang terbakar. Upaya seperti ini pernah diusulkan Pemda Kabupaten Pulang Pisau kepada Pemerintah Pusat tahun 2012, namun belum dipenuhi. Upaya ini terkait dengan pengaturan kanal dan tata kelola gambut. Presiden memerintahkan Menko Polhukam, Menteri LHK, Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI untuk sesegera mungkin merealisasikan pembasahan lahan gambut yang sedang terbakar dengan dukungan operasi bakti TNI. Untuk itu telah dilakukan rapat teknis di Banjarmasin yang melibatkan semua unsur, dipimpin oleh Kepala BNPB dan panglima TNI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Rapat membahas rencana kerja teknis drainase yang didukung dengan operasi bakti TNI. Dalam pekerjaan teknis, Kementerian PU akan memberikan dukungan teknis civil engineering dan know how tentang tata air gambut. Mulai hari ini disiapkan 10 unit alat berat dari TNI/BNPB dan 30 unit pompa air dari KLHK. Secara khusus juga Presiden memberikan perintah kepada Menteri LHK, untuk diwajibkan perusahaan membuat embung-embung air di dalam areal konsesinya. Hal ini akan mempercepat tindakan pemadaman api dan untuk ketersediaan air di saat musim kering. Pemerintah mengharapkan dukungan agar usaha pemadaman berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang dikerjakan secara simultan berhasil. Penanganan kebakaran yang terjadi di lahan gambut menguras perhatian semua pihak. Untuk itu pembahasan tata kelola gambut agar tidak terjadi kesalahan yang berulang dari tahun ke tahun secara detil teknis akan dilaksanakan bersama pakar/akademisi, LSM dan Asosiasi Pengusaha mulai Minggu sore (27/9) sampai dengan Selasa siang (29/9), melibatkan 41 narasumber penting dengan dasar keilmuan dan pengalaman empirik, termasuk sejarah PLG Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Pembahasan akan dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menurut Menteri LHK, pembahasan akan difokuskan pada tiga tujuan sambil menunjang aktivitas lapangan, yakni upaya mengalirkan air sungai Kahayan ke areal Kecamatan Jambiren Raya Kabupaten Pulang Pisau untuk pemadaman api sesegera mungkin agar tidak makin luas dan makin menyengsarakan masyarakat dan daerah. Tiga tujuan pembahasan itu meliputi prinsip dasar tata kelola dan teknik tata hidrologi (tata air) ekosistem gambut, upaya pencegahan dan rehabilitasi gambut untuk digunakan masyarakat serta teknik-teknik mencegah dan mengatasi kebakaran lahan gambut. Hasil pembahasan merupakan penjabaran dari kebijakan Presiden tentang tata kelola gambut secara konkret berdasarkan lapangan dan akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis.