Huntap dan Infrastruktur, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mentawai

MENTAWAI - Dalam RPJMN 2015-2019 ada 136 kabupaten/Kota yang rawan bencana. Salah satunya Mentawai yang memiliki potensi tsunami. Kepala BNPB Willem Rampangilei bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Sekretaris Utama BNPB Doddy Ruswandi,  Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah,  Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, didampingi Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet melakukan kunjungan kerja ke Mentawai. Pada kesempatan tersebut juga menjadi dialog pemerintah dengan masyarakat, di Kantor Bupati Mentawai (13/4). BNPB telah memberikan dana bantuan Rp.486 Milyar di tahun 2012 terkait bencana gempabumi dan tsunami. Rp.280 Milyar ke provinsi Sumbar dan Rp.206 Milyar ke Kabupaten Mentawai dan baru terpakai 7,2 Milyar, yang sisanya sudah dikembalikan ke BPK, karena adanya kendala pembangunan hunian tetap (Huntap) di tempat yang tidak sesuai dengan siteplan pemerintah. "Hal ini akan menjadi prioritas kami, untuk menuntaskan permasalahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana tsunami beberapa tahun lalu. BNPB akan meminta kembali 198 Milyar untuk dimasukkan dalam APBD Kabupaten Mentawai guna pembangunan Infrastruktur dan huntap yang tertunda" Tegas Willem Rampangilei. Rp.198 Milyar tersebut akan dialokasikan untuk beberapa sektor, yakni Belanja Perencanaan Teknis, Pertanian, Perkebunan, Perternakan, PERINDAGKOP,UMKM dan energi, Kelautan Perikanan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial. "Karena semakin baik pembangunan Infrastruktur jalan dan sebagainya,dengan sendirinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Mentawai" tambahnya. Selain itu,tujuan pembangunan di Mentawai bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan rakyat serta percepatan pembangunan di Mentawai yang termasuk daerah kawasan tertinggal. Wagub Sumatera Barat, Nasrul Abit juga senada pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu peningkatan kesejahteraan manusia. "Kemenhub akan membangun 1,6 Km landasan pesawat di Mentawai dan pembebasan tanah oleh Pemda" ucapnya. Selain itu program Pengentasan kemiskinan yakni 3T, tertinggal, terpencil dan terluar. "Mentawai termasuk di dalamnya. Kita sama-sama membangun mentawai dan harus terukur" ucap Wagub. Bupati Kepulauan Mentawai mengatakan telah berhasil membangun 2.072 yang sebagian masih dalam proses penyelesaian. Rekapitulasi Pembangunan Huntap Sikakap 76 unit dan Pagai Utara 447 unit. Huntap yang sudah dihuni di Desa Taikako, Desa Betumonga, Desa Saumanganya. Sedangkan huntap yang belum dihuni di Desa Silabu, yakni di Dusun Silabu Utara, Dusun Silabu Selatan. Pagai Selatan 936 unit, yang sudah dihuni yakni Desa Malakopa, Desa Bulasat. Huntap Sipora Selatan 613 unit  Desa Bosua dan Desa Beriulou, di Dusun Matalu 31 unit sudah dihuni dari 62 unit,  Dusun Bere 32 unit sudah dihuni dari 58 unit,  Dusun Rokdang Oinan 31 unit sudah dihuni dari 33 unit. Permasalahan dari huntap yang belum diberikan bantuan adalah ada 57 KK yang membangun hunian tetapnya di lokasi yang bukan ditetapkan pemerintah,karena adanya sedikit perselisihan antar warga. Infrastruktur jalan belum dapat dicor karena harus izin dengan Kementerian Kehutanan. Air bersih dan listrik di Pagai Selatan juga belum merata. "Sistem ekonomi perlahan sudah dibangun,yakni dibangunnya pasar di Bulasat,namun masih belum ramai" kata Bupati. Sekeretaris Utama BNPB, Doddy Ruswandi, menggagas akan membangun Sistem komunikasi di Mentawai. BNPB akan membuat stasiun radio di 6 Titik di Kepulauan Mentawai  ( 2 di P. Siberut , 1 di P Sipora , 3 di P Sikakap). Pada setiap titiknya akan dibangun rumah jaga 5 x 5 M2. Hal ini untuk menjaga stabilnya komunikasi jika terjadi bencana. (acu).