Harmonisasi Program Destana dan Jalur Evakuasi Bencana untuk Membangun Kesiapsiagaan yang Lebih Baik
26 Jun 2021 18:43 WIB
Foto : Rapat Harmonisasi Program Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Jalur Evakuasi Bencana bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Nagari Parik Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (22/6). (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB)
PADANG PARIAMAN - Pemerintah Pusat melalui Direktorat Kesiapsiagaan yang berada di bawah naungan Kedeputian Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar "Rapat Harmonisasi Program Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Jalur Evakuasi Bencana" bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Nagari Parik Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (22/6). Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, MM, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra. Eni Supartini, MM, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BMKG Padang Panjang, OPD/Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Adapun pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Ekspedisi Destana yang telah dilaksanakan di 10 Nagari, Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari Aparatur Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat guna menghadapi adanya potensi ancaman bencana alam, khususnya gempabumi dan tsunami di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra. Eni Supartini, MM dalam forum meminta agar seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih mengoptimalkan segala upaya dalam kaitan pengurangan risiko bencana.
Dalam hal ini, Eni mendorong agar program kesiapsiagaan seperti "Nagari Tangguh Bencana" dan rencana kontijensi tsunami mesti dituntaskan.
"Pemerintah harus lebih optimal dalam melakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana untuk meniadakan korban jiwa dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Berbagai program kesiapsiagaan seperti "Nagari Tangguh Bencana", keberadaan jalur dan rambu evakuasi menuju tempat aman, penyusunan rencana kontingensi tsunami mesti dituntaskan," kata Eni.
Dia juga menambahkan bahwa pelibatan unsur Pentaheliks dalam penanggulangan bencana harus ditingkatkan. Apabila konteks tersebut dapat dijalankan, maka BNPB akan terus mendukung dan memberikan fasilitas bagi daerah-daerah yang pro-aktif dalam kaitan penanggulangan bencana.
"Pelibatan pentahelix dalam penanggulangan bencana merupakan suatu keharusan. BNPB akan terus berupaya memfasilitasi daerah yang pro-aktif dalam hal ini. Perkuatan juga akan dilakukan ditahun-tahun mendatang dengan melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) dari World Bankm," jelas Eni.
Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M., mengakui bahwa wilayahnya masuk dalam kawasan yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup lengkap. Oleh sebab itu, dia menyadari bahwa perlu adanya keterpaduan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dalam rangka penanggulangan bencana.
"Padang Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang paling lengkap jenis bencananya, oleh sebab itu perlu keterpaduan dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam penanggulangannya," ujar Rahmang.
Menurutnya, kegiatan pertemuan yang membahas tentang pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan tersebut menjadi penting, sehingga sinergitas bersama dalam membangun kekuatan dalam menghadapi bencana dapat dimaksimalkan demi melindungi segenap masyarakat.
"Ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk melakukan konsolidasi dan bersinergi dalam fase sebelum terjadinya bencana." ungkap Rahmang.
Inovasi dan Teknologi Penanggulangan Bencana
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman M. Fadhly, SAP, MM memperkenalkan sebuah program inovasi Peta GIS Rawan Bencana berbasis NIK, yang merupakan hasil kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman.
Aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan pengambilan kebijakan terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Selain berisi data kependudukan masyarakat yang berada di dearah rawan bencana, pada aplikasi tersebut juga akan ditambahkan data tentang fasilitas kesehatan dan fasilitas kritis yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang tentunya sangat menyambut dan memberikan apresiasi atas program inovasi dari jajarannya tersebut. Rahmang berharap aplikasi ini dapat terus dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan namagemen penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
Di sisi lain, Direktur Kesiapsigaan BNPB Eni Supartini juga berharap agar kemudian inovasi ini dapat dikembangkan dan dikolaborasikan dengan aplikasi InaRisk yang ada di BNPB, sehingga fungsi dan kegunaannya dapat lebih optimal dan dapat dicontoh di daerah lain.
"Saya berharap agar inovasi ini dapat dikolaborasikan dengan aplikasi InaRisk yang ada di BNPB, sehingga bisa lebih optimal dan dapat diduplikasi ke daerah lain," ujar Eni.
Diakhir pertemuan, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Eni tidak lupa mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 5M. Sebab, masa pandemi masih berlangsung sehingga wajib hukumnya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di tengah masyarakat.
"Karena kita masih dalam kondisi pandemi agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5 M: Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi demi untuk melindungi diri, keluarga dan orang-orang yang disayangi dari terpapar COVID 19," pungkasnya.
Dra.Eni Supartini
Direktur Kesiapsiagaan, Kedeputian Pencegahan BNPB
