Gelar Monev HKB Sumbar, BNPB: Berdampak Positif
26 Jun 2021 18:53 WIB
Foto : Kegiatan monitoring dan evaluasi bersama seluruh Kalaksa dan organisasi kebencanaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB)
PADANG – Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2021 yang telah dihelat pada tanggal 26 April 2021 lalu menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Peringatan HKB yang diisi dengan kegiatan seperti sosialisasi kebencanaan, latihan evakuasi mandiri, uji alat peringatan dini, uji shelter atau tempat evakuasi dan lain sebagainya itu menjadi berbeda dan penuh tantangan pada tahun ini. Sebab, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam kondisi Tanah Air sedang dilanda pandemi COVID-19.
Berkaca pada peringatan tahun ini, maka Direktorat Kesiapsiagaan yang berada di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan monitoring dan evaluasi bersama seluruh Kalaksa dan organisasi kebencanaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), seperti Forum PRB Sumatera Barat, KOGAMI, PMI Sumatera Barat, RAPI dan Senkom, guna mendapatkan masukan dan metode, demi menyongsong pelaksanaan HKB pada waktu yang akan datang.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Pencegahan Ir. Harmensyah, Dipl.SE.,M.M. mengatakan bahwa rentetan peristiwa alam yang kemudian dapat memicu terjadinya bencana di Indonesia cenderung berulang. Oleh sebab itu, Harmensyah meminta agar seluruh unsur baik dari pemerintah hingga masyarakat harus dapat mengenali ancaman dan terus meningkatkan kesiapsiagaan.
"Potensi ancaman tsunami dari Megathrust dan Patahan Semangko di Provinsi Sumatera Barat harus segera disikapi oleh pemerintah daerah jika tidak ingin korban semakin banyak yang berjatuhan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan kita menghadapi bencana, pelatihan yang sudah dilakukan, sumber daya yang dimiliki sehingga semuanya bisa terukur," jelas Harmensyah.
Di sisi lain, pelaksanaan HKB menurut Harmensyah ke depannya harus memperhatikan faktor yang lebih dapat diterima seluruh lapisan masyarakat dan lebih fokus dalam mengurangi risiko bencana, baik untuk meminimalisir korban maupun kerusakan yang ditimbulkan.
"Pelaksanaan HKB kedepannya harus membumi dan memberikan dampak dalam mengurangi risiko bencana seperti meniadakan korban jiwa, mengurangi kerugian dan kerusakan yang mungkin timbul jika terjadi bencana," kata Harmensyah.
Pada kesempatan itu, Harmensyah juga menyampaikan perlu dilakukan roadshow ke daerah-daerah secara bergiliran dan berkelanjutan sebagai ajang silaturrahmi dan mengintensifkan koordinasi antar daerah. Menurutnya, melalui roadshow tersebut kemudian dapat dilakukan identifikasi dan perumusan berbagai persoalannya di daerah.
"Berbagi praktek baik dan saling memberikan masukan untuk keberlanjutan aktivitas pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah," jelasnya.
Di akhir arahannya, Harmensyah mengatakan apa yang sudah dicapai, perlu ditingkatkan dan dilakukan dengan lebih baik lagi. Kendala dan tantangan yang dialami di masa pandemi perlu dicarikan solusinya dengan pendekatan yang beraneka ragam dan menggunakan kearifan lokal yang ada.
"Jangan lelah untuk kerja bersama demi kemanusiaan, sinergikan Pentahelix, jangan kerja sendiri, atur dan siapkan pembagian tugas dan strategi bersama, disepakati dan disiapkan," tegasnya.
Melalui diskusi hangat yang dipandu langsung oleh Direktur Kesiapsigaan, Dra. Eni Supartini, MM masing-masing Kalaksa BPBD dan organisasi kebencanaan yang hadir menyampaikan capaian dan tantangan pelaksanaan HKB tahun 2021.
Berdasarkan diskusi tersebut diperoleh beberapa masukan untuk pelaksanaan HKB pada masa yang akan datang meliputi; Pelibatan media lebih massive lagi untuk menginformasikan bahwa HKB bukan hanya seremonial tiap tanggal 26 April tapi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya siaga bencana.
Selanjutnya, forum berharap perlunya mendesain kegiatan HKB yang tidak lagi berorientasi pada pencapaian kuantitas peserta saja, tapi juga mulai mempertimbangkan kualitas dari pelaksanaan HKB dengan indikator capaian yang terukur.
Dalam hal ini, perlu didorong pemerintah daerah untuk menerbitkan surat edaran/peraturan kepala daerah agar setiap elemen Pentahelix menyusun rencana kesiapsiagaan dan prosedur keselamatan yang akan diujicobakan pada tanggal 26 April.
Kemudian yang terakhir dalam diskusi tersebut; perlu dilakukan safari kesiapsiagaan kemasing-masing daerah, sehingga kampanye HKB lebih massive lagi, tentunya semua itu dilakukan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dra. Eni Supartini,MM
Direktur Kesiapsigaan, Kedeputian Pencegahan BNPB
