Deklarasi Komitmen Mewujudkan Kabupaten/Kota Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah

28 Nov 2015 12:37 WIB

Dilihat 345 kali

Foto : Deklarasi Komitmen Mewujudkan Kabupaten/Kota Tangguh Bencana Provinsi Jawa Tengah ()

WONOGIRI - Pada bulan Maret 2015, Indonesia dan negara-negara dunia menyepakati Sendai

Framework for DRR yang menggantikan Hyogo Framework for Action. Kerangka kerja

Sendai ini yang mempunyai tujuan mengurangi risiko dan kerugian akibat bencana,

melalui empat prioritas aksi: 1) Memahami risiko bencana, 2) Memperkuat tata kelola

risiko bencana untuk mengelola risiko, 3) Berinvestasi dalam pengurangan risiko

bencana untuk ketangguhan, dan 4) Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk

respons yang efektif, dan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan,

rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan adanya SFDRR, program dan kegiatan PRB di

Indonesia selain diatur oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019, juga

akan mengacu pada kerangka ini.

Untuk menuju visi Indonesia Tangguh Bencana, maka strategi yang dilakukan adalah

menjadikan kabupaten/kota menjadi tangguh bencana. Mengapa kabupaten/kota ?

pertama; kabupaten/kota menjadi unit analisis yang digunakan dalam Indeks Risiko

Bencana, dimana penurunan indeks ini menjadi sasaran dalam RPJMN 2015-2019,

kedua; amanat UU No 24 Tahun 2007 menjadikan bupati/walikota menjadi

penanggungjawab utama penanggulangan bencana. Provinsi dan nasional mendukung

dan melakukan pendampingan. Ketiga; amanat UU No. 23 Tahun 2014 bahwa otonomi

daerah sampai pada kabupaten/kota, serta penanggulangan bencana menjadi urusan

wajib dengan pelayanan dasar di daerah.

Beberapa indikator ketangguhan kabupaten/kota diantaranya indikator generik yang

terdiri; kebijakan, kelembagaan, identifikasi risiko, penyebaran informasi, rencana

penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas, RTRW berbasis mitigasi bencana,

sekolah/madrasah aman bencana, rumah sakit/puskesmas aman bencana dan desa

tangguh bencana. Indikator spesifik terdiri dari pelaksanaan masterplan pengurangan

risiko bencana sesuai dengan risikonya. Pada dasarnya kabupaten/kota tangguh adalah

kabupaten/kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan

memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap

mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya. Kabupaten/kota yang

tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam

dan ancaman terkait iklim.

Gerakan mewujudkan ketangguhan kabupaten/kota ini terwujud dengan adanya

komitmen Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong seluruh 35 Kabupaten/Kota yang

ada di Provinsi Jawa Tengah untuk bergabung dalam kampanye ini. Deklarasi komitmen

mewujudkan kabupaten/kota tangguh ini dihadiri oleh para kepala daerah, kepala

pelaksana BPBD di Provinsi Jawa Tengah, UNISDR sebagai Badan PBB yang bergerak

dalam pengurangan risiko bencana yang mempromosikan Kota Tangguh serta pihakpihak

terkait dalam PRB termasuk pihak swasta dan unsur masyarakat. Diharapkan

dalam komitmen ini dapat ikut memicu kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk ikut

bergabung dalam mewujudkan kota tangguh.

Komitmen dari pimpinan daerah menjadi awal yang baik dalam mewujudkan

kabupaten/kota tangguh bencana. Pemerintah pusat mendukung dengan 4 (empat)

langkah strategis yaitu menyiapkan kebijakan dari setiap indikator, menyiapkan

fasilitator (champion) yang tersertifikasi sesuai dengan kebijakan per indikator,

mengimplementasikan kebijakan di daerah (kabupaten/kota), dan melakukan

monitoring/evaluasi untuk menilai berapa jauh investasi yang dilakukan dapat

mengurangi indeks risiko bencana.

Rangkaian acara Pencanangan Kabupaten/Kota Tangguh Bencana pada tanggal 28

November 2015 akan berisi Sarasehan bersama Gubernur Jawa Tengah yang akan

dilanjutkan dengan Deklarasi Kabupaten/Kota Tangguh Bencana, dan ditutup dengan

sesi terakhir berupa Apel Siaga Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Jawa

Tengah.

Penulis