Data dan Informasi Kebencanaan Ujung Tombak Resilliensi Berkelanjutan
27 Mei 2022 08:56 WIB
Foto : Deputi Bidang Sistem dan Srategi Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati mengatakan dalam upaya membangun sistem resilien berkelanjutan dalam tatanan global, hal dasar yang dibutuhkan adalah data dan informasi, dalam forum "Data Challenges and Solutions for Disaster Risk Management" pada gelaran GPDRR 2022, Kamis (26/5), di Pecatu Hall, BNDCC, Bali. (Komunikasi Kebencanaan BNPB/M. Arfari Dwiatmodjo)
BADUNG - Deputi Bidang Sistem dan Srategi Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati mengatakan dalam upaya membangun sistem resilien berkelanjutan dalam tatanan global, hal dasar yang dibutuhkan adalah data dan informasi.
Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang menetapkan ketangguhan bencana di antara prioritas nasional, dimana salah satu strateginya adalah penguatan data dan informasi terkait bencana.
"Data akan diubah menjadi informasi, informasi akan menjadi analisis, dan analisis akan dijadikan dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan," jelas Raditya dalam forum "Data Challenges and Solutions for Disaster Risk Management" pada gelaran GPDRR 2022, Kamis (26/5), di Pecatu Hall, BNDCC, Bali.
Raditya menyebutkan salah satu capaian Indonesia dalam pemenuhan data kebencanaan adalah dengan adanya Satu Data Indonesia, Satu Peta Indonesia, dan inisiatif Satu Data Bencana Indonesia (SDBI).
Data tersebut dikumpulkan dari tingkat lokal hingga nasional untuk diinput ke dalam platform digital. Hasil dari pengolaha data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Radiya mencontohkan, kebijakan penanganan COVID-19 yang mengadopsi dari hasil analisis data dan informasi melalui platform digital adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Aturan tersebut, merujuk pada setiap hasil komprehensif yang dilakukan melalui platform digital tersebut.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan data yang komprehensif tersebut, Radit mengatakan masih ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan akses pada internet, kualitas dari data yang dilaporkan, dan pendanaan.
Menanggapi hal tersebut, Raditya mengajak seluruh negara untuk dapat meningkatkan tata kelola data dan informasi kebencanaan.
"Maka dari itu, kami mengajak setiap negara untuk dapat meningkatkan tata kelola data dan infromasi kebencanaan sehingga dapat tersedia secara berkualitas, cepat, dan akurat untuk dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan," tutup Raditya.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
