Dampak EL-Nino Tahun 2015 terhadap Kekeringan di Indonesia

JAKARTA - Bencana kekeringan di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini semakin terasa, seiring meningkatnya fenomena EL-Nino saat ini. BMKG dan berbagai lembaga metereologi di dunia menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi  EL-Nino moderat menuju kuat dan diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2016. EL-Nino 2015 diperkirakan akan sekuat bahkan lebih kuat dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi pada tahun 1997, hanya saja karena faktor pengendali cuaca lain yaitu Indian Ocean Dipole (IOD) masih dalam kondisi netral, maka dampaknya bagi Indonesia diperkirakan tidak akan separah 1997. Namun demikian, dampak fenomena iklim global ini sudah sangat tersa ada bulan Agustus ini dan akan semakin parah pada bulan September mendatang. BMKG juga memperkirakanbahwa datangnya musim hujan akan mundur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di bagian timur dan selatan. EL-Nino saat ini telah mebawa dampak kekeringan panjang di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan.

Pada musim kemarau ini di jawa, Bali dan Nusa Tenggara terjadi defisit air sekitar 20 milyar meter kubik. Saat ini, kekeringan telah melanda 16 provinsi meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015. Lahan pertanian seluas 111 ribu hektar juga mengalami kekeringan.

Pengaruh EL-Nino berupa berkurang curah hujan di beberapa wilayah Indonesia sangat sulit untuk diredam karena fenomena ini adalah fenomena global. Berbagai upaya telah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menerapkan teknologi tepat guna dan upaya-upaya konvensional lainnya seperti dropping air bersih, pembuatan sumur, pembuatan embung, dan lain-lain. Upaya-upaya mikro tersebut efektif pada skala tertentu tapi masih dirasa perlu untuk dilakukan penerapan teknologi skala besar guna menambah pasokan air.

Pada tanggal 10 Agustus 2015, bertempat di Kementerian Pertanian digelar Rapat Koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas rencana aksi untuk menanggulangi bencana kekeringan. Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang maritim, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPS, Kepala BMKG, Kepala BNPB, dan Kepala UPT Hujan Buatan BPPT diputuskan bahwa salah satu rencana aksi yang akan dilakukan untuk penanggulangan bencana kekeringan adalah memallui upaya Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau yang lebih dikenal dengan istilah hujan buatan.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif merencanakan hujan buatan untuk daerah endemis seperti, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lampung yang merupakan daerah dengan skala prioritas. Hujan buatan yang akan dibentuk bekerjasama dengan UPT Hujan Buatan BPPT dan TNI dengan mengerahkan pesawat CN-295.