Cegah Kebakaran Hutan & Lahan Dengan Pemberdayaan Masyarakat

PALANGKARAYA- Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan rapat koordinasi bersama terkait  Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada (3/2/2016) bertempat di kantor Gubernur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rakor ini dihadiri oeh unsur Pejabat Pemda, SKPD, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
 

Dalam sambutannya Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa perlunya mitigasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, belajar dari tahun lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia akibat dari pencegahan yang tidak efektif yang berada di 7 wilayah di Indonesia yaitu 4 di pulau Kalimantan dan 3 di pulau Sumatera. Sehingga Mengakibatkan kerugian Negara mencapai 221 Triliun. Dalam penanganan karhutla belum efektif karena masih minimnya SDM serta penegakan hukum yang belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan membentuk Pokmas Desa yang mampu melaksanakan upaya pencegahan karhutla secara terkoordinir, terpadu, terarah dan terukur dibawah KODAL TNI-POLRI (Incident Commander) yang didukung penuh oleh Gubernur, Bupati/Walikota, BPBD dan Pemerintah Pusat.

"Konsep pelaksanaan dengan menerapkan Desa “Super Prioritas” yang dipilih untuk aktifasi Pokmasnya (Desa Peduli Api/Desa bebas api/dll sesuai dengan kebijakan Daerah. Memberikan pelatihan kilat dan praktis tentang pencegahan dan pemadaman Karhutla. Diberikan peralatan standar minimal untuk dapat melakukan tugas dan memberi pemahaman untuk bertindak dalam satu komando yang terorganisir.( Rencana Operasi / Perintah Operasi ) yaitu memiliki rencana emergency dan SOP, memiliki kemampuan berkomunikasi darurat dengan satuan di atasnya (kecamatan) dan satuan desa di sekitarnya. Organisasi darurat pemadaman ini dipimpin oleh seorang coordinator/Komandan yang kompeten (kepala desa, tokoh masyarakat atas nama kepala desa) dengan dibantu oleh Unit Perencana/Data dan Informasi, satgas pemadaman, unit pendukung/logistic peralatan, unit pendukung/administrasi dan keuangan" ujar Willem.

PJ Gubernur Kalimantan Tengah Drs. Hadi Prabowo, M.M  mengatakan sebagai tindak lanjut dari Rakor ini agar "setiap Bupati menyusun peta rawan bencana. Kemudian anggaran disusun agar terjadi penganggaran yang seimbang, tidak berbeda jauh nominalnya dengan daerah lain" kata Hadi.

Sementara itu Irjen POL Drs. Unggung Cahyono, mengatakan selama Tahun 2015 penanganan Karhutla kurang terkendali, ada kesan kurang tanggap. "Pada Tahun 2016 pencegahan Karhutla menjadi agenda presiden agar membentuk tim terpadu yg melibatkan TNI, Polri, BNPB, Pemda dan masyarakat dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana Karhutla. Preventif melakukan deteksi dini, dengan sebarkan maklum Kapolri, pembinaan kepada masyarakat, serta berikan penyuluhan kepada masyarakat" ujar Unggung.