BNPB Libatkan Pentaheliks Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Bali
05 Feb 2021 17:50 WIB
Foto : BNPB melakukan FGD Pengembangan Kajian Kebencanan pada Kamis (4/2) melalui ruang komunikasi digital. (Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNP)
JAKARTA - Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan kajian kebencanaan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali pada masa pandemi COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Kajian Kebencanaan pada Kamis (4/2) melalui ruang komunikasi digital.
Kegiatan ini diikuti oleh beragam unsur Pentaheliks yang terdiri dari perwakilan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Forum Perguruan Tinggi PRB (FPT PRB), perwakilan Perguruan Tinggi, serta perwakilan dari dinas-dinas dan praktisi pariwisata di Provinsi Bali.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan bahwa menurunnya angka kasus COVID-19 di Provinsi Bali dapat memulihkan kembali perekonomian dengan menjadi destinasi wisata yang bebas COVID-19. Hal ini sangat penting karena Bali terpilih menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang bisa menunjukan Indonesia siap dan mampu mengelola risiko bencana yang baik di taraf Internasional.
"Menurunkan angka kasus COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama. Dengan menurunnya kasus COVID-19 di Bali, kita dapat memulihkan kembali perekonomian dengan menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang bebas COVID-19, terlebih pada tahun 2022 mendatang Bali akan menjadi tuan rumah GPDRR sehingga kita harus menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola risiko bencana hingga tingkat internasional," ujan Raditya dalam sambutannya melalui ruang komunikasi digital, Kamis (4/2).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Ir. Udrekh, SE., MSc., menjelaskan terkait konsep kajian kebencanaan yang akan dilaksanakan untuk mengkaji permasalahan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Bali, yang mana perguruan tinggi diharapkan dapat menggandeng peran masyarakat dan mitra terkait untuk berkolaborasi menghasilkan rekomendasi penelitian tepat sasaran sesuai dengan permasalahan.
“Kita harus bisa memetakan permasalahan di Provinsi Bali secara holistik agar tidak sulit mengatasi pandemi COVID-19 ini, bagaimana mengatasi COVID-19 di Bali dengan pendekatan kajian, sehingga semua pemangku kepentingan dapat menggunakan hasil kajian ini untuk bangkit dan siap menjadi tuan rumah GPDRR Tahun 2022 sekaligus diharapkan program ini nantinya berhasil mendorong industri pariwisata kembali seperti semula,” kata Udrekh.
Salah satu Praktisi Akademisi I Nyoman Surja juga mengungkapkan sudah ada beberapa dukungan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dalam memaksimalkan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali.
"Beragam upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Bali telah dilakukan pada tahun 2020 seperti melalui pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM, pengembangan wisata agro, dan penelitian identifikasi bahaya pada daerah pengembangan budaya bali," jelas Nyoman.
"Akademisi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan KKN PPM atau Tematik Tahun 2021 dengan tema penguatan kapasitas desa dan masyarakat untuk pemulihan kesehatan, ketahanan pangan, dan sosial ekonomi," lanjut Nyoman.
Selain itu, Praktisi Pariwisata I Made Mendra Astawa juga mengatakan Bali memiliki daya tarik tersendiri yang terbukti dari tahun ke tahun, Bali bertahan sebagai salah satu tujuan wisata dunia walaupun terdampak pandemi COVID-19.
"Walaupun dihadapkan dengan COVID-19, Bali selalu menjadi tujuan wisata dunia, oleh karena itu kita harus segera memikirkan bagaimana caranya ekonomi Bali bisa bangkit kembali. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi untuk memulihkan perekonomian Bali dengan CHSE, quality tourism dan sustainable tourism," ungkap Mendra.
“Ekonomi kreatif tidak harus dari luar, bisa dari lokal yang memiliki daya dongkrak besar dan didukung oleh berbagai pihak,” tambah Mendra.
Begitu pula dari sisi perspektif pengusaha, salah satu pengusaha asal Bali, Ajik Krisna menyatakan bahwa dampak dari COVID-19 ini cukup signifikan dirasakan oleh para pelaku usaha di Provinsi Bali.
"Beberapa outlet usaha KRISNA ditutup secara permanen dan penjualannya hanya 36 persen. Salah satu strategi yang kami lakukan selama pandemi adalah memasarkan produk secara online, hanya saja UMKM di bawah binaan kami masih banyak yang belum mengenal teknologi," ungkap Ajik Krisna.
Pada akhir sesi diskusi, Udrekh menambahkan untuk dapat mendorong program “Bali Kembali” semua pihak yang terlibat harus dapat memahami berbagai perspektif dan sudut pandang.
"Diharapkan diskusi yang melibatkan berbagai pihak dalam unsur Pentaheliks ini dapat terus berlanjut dan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi akar masalah," tutur Udrekh.
"Tentunya hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menyelenggarakan perhelatan dunia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemulihan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Bali," tutup Udrekh.
Dalam rangkaian kegiatan FGD ini turut dilakukan survei awal terhadap seluruh peserta untuk menggali sektor dan topik permasalahan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Bali. Hasil survei ini menunjukan bahwa sektor pariwisata, ekonomi, perhotelan, UMKM, ekonomi kreatif, dan perdagangan menjadi sektor paling terdampak COVID-19.
Beberapa usulan topik yang diusulkan peserta di antaranya adalah liburan yang aman di tengah pandemi, ekonomi digital, pengelolaan wisata yang aman COVID-19, resilience tourism, dan pemberdayaan agrikultur Bali. Selain itu, peserta diskusi juga banyak mengusulkan mitra yang perlu dilibatkan dalam penelitian di antaranya adalah UMKM, lembaga usaha, perguruan tinggi, dinas daerah, lembaga adat, dan masyarakat.
Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
