BNPB Koordinasikan Percepatan Penanganan Gempa Cianjur M5,6
22 Nov 2022 15:38 WIB
Foto : Kepala BNPB bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala BMKG dan jajaran telah menuju lokasi terdampak dengan menggunakan helikopter. (Novita/BNPB)
JAKARTA – BNPB mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk percepatan penanganan pascagempa Cianjur magnitudo (M)5,6. Koordinasi yang dipimpin Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto, S.Sos., M.M. dilakukan melalui daring pada Senin petang (21/11).
Pada rapat koordinasi awal ini Suharyanto menekankan, target masa tanggap darurat berlangsung selama satu minggu dan berharap proses pencarian dan evakuasi sudah selesai. Suharyanto juga meminta kementerian dan lembaga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penanganan darurat. Di samping itu, ia mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personel dan logistik ke lokasi bencana.
“Kami juga menyiagakan satu unit helicopter untuk distribusi bantuan,” ujar Suharyanto.
Selanjutnya, Sekretaris Utama BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. menyampaikan prioritas utama penanganan darurat, yaitu pencarian dan evakuasi korban, penanganan pengungsi serta perbaikan sarana vital dan pembersihan material yang menutup akses jalan.
Hingga hari ini, Selasa (22/11), pukul 06.00 WIB, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB masih menyebutkan sebanyak 25 warga tertimbun reruntuhan bangunan. Data menyebutkan sejumlah warga tersebut teridentifikasi berada di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Pada penanganan pengungsi, Lilik menggarisbawahi gotong royong untuk memberikan pelayanan kepada para penyintas maupun mereka yang mengungsi.
“Pada pencarian dan evakuasi korban, lakukan pencarian dan evakuasi serta perawatan warga yang mengalami luka-luka,” ujar Lilik yang melanjutkan untuk memimpin rapat koordinasi.
Pada rapat koordinasi tersebut, kementerian dan lembaga memberikan informasi mengenai dukungan yang telah dilakukan di lokasi terdampak maupun sumber daya yang telah disiapkan.
Sementara itu, Kepala Pusdalops BNPB Bambang Surya Putra, M.Kom menginformasikan pos komando (posko) penanganan darurat berada di kantor BPBD Cianjur. Bambang mengatakan, pos pendamping nasional atau pospenas akan diaktifkan berdekatan dengan posko.
Sedangkan untuk mempercepat penanganan, ia merekomendasikan adanya pos lapangan di tiga kecamatan paling terdampak, yang berada di Kabupaten Cianjur.
Dalam mendukung tanggap darurat, Bambang mengharapkan klaster dapat segera aktif dan membantu operasi lapangan yang telah direncanakan posko.
Di akhir rapat koordinasi, Sekretaris Utama BNPB meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menempatkan penghubung di pospenas. Ini akan mempermudah koordinasi dan komunikasi sehingga sinergi dan kolaborasi sumber daya dapat dioptimalkan berjalan efektif.
Hadir pada rapat koordinasi antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Geologi, BMKG, Basarnas, TNI dan Polri.
Kepala BNPB bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala BMKG dan jajaran telah menuju lokasi terdampak dengan menggunakan helikopter.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
