BNPB Gelar Lokakarya Nasional untuk Meningkatkan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana

JAKARTA - Risiko bencana merupakan salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan di daerah. Perlu disadari bahwa risiko bencana harus dikelola dengan baik sehingga tidak akan mengganggu usaha mencapai visi pembangunan Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan berjalan sesuai perencanaan.

Menanggapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Sistem dan Strategi bersama UCLG, SIAP SIAGA, dan CARI menggelar Lokakarya Nasional Peningkatan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana bagi seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kegiatan yang dihadiri oleh BAPPEDA dan BPBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini dilakukan untuk memperkuat strategi Making Cities Resilience (MCR) 2030 dan Standar Pembangunan Daerah Aman Bencana (SPDAB). 

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan, Lokakarya ini merupakan wadah informasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan penilaian ketangguhan daerah menghadapi bencana.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus menjaring kolaborasi seluruh daerah untuk implementasi program penilaian ketangguhan daerah menghadapi bencana melalui perangkat MCR 2030 dan SPDAB,” ujar Agus Wibowo dalam pembukaan Lokakarya Nasional Peningkatan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana Seluruh Kabupaten/Kota di Jakarta, Selasa (24/8).

Hal senada juga disampaikan Dr. Bernadia I. Tjandradewi, Sekretaris Jenderal UCLG-ASPAC. Tujuan dari adanya strategi MCR 2030 adalah agar daerah memahami, merencanakan, dan dapat mengeksekusi perencanaan dengan lebih baik untuk mendukung strategi pembangunan kabupaten/kota yang tangguh bencana.

“Meningkatkan hubungan vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan hubungan horizontal dengan mitra lokal, dan meningkatkan ketahanan antar kota (cities-with-cities)” Ujar Bernadia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari CARI!, Dr. Mizan Bisri melakukan sosialisasi terkait kajian penilaian ketangguhan kabupaten/kota. Penilaian cepat ketangguhan kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan alat ukur MCR-2030 dan SPDAB sangat membantu daerah dalam memetakan rencana pembangunan.

MCR 2030 sendiri memiliki 3 tingkatan penilaian di dalamnya. Tingkat A adalah Kabupaten/Kota telah memahami konsep ketangguhan, perencanaan berfokus pada induksi dan orientasi; Tingkat B) Kabupaten/Kota mampu menyusun strategi dan perencanaan ketahanan, perencanaan berfokus pada peningkatan kajian risiko bencana dan strategi pembangunan menghadapi bencana; dan Tingkat C) Kabupaten/Kota telah memiliki implementasi strategi dan perencanaan ketahanan, perencanaan berfokus pada pendanaan untuk mengimplementasi agenda ketangguhan daerah. Hingga saa ini, terdapat 153 Kabupaten/Kota di Indonesia yang berada dalam MCR 2030 tingkat C.

Hasil penilaian dari MCR 2030 dan SPDAB nantinya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemilihan Kabupaten/Kota yang perlu pendampingan khusus dalam pembangunan daerah yang sejalan dengan pengurangan risiko dan meningkatkan ketangguhan bencana. Selain itu, penilaian ini dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang sejalan dengan pembangunan nasional.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan